Connect with us

Ekonomika

Bank Dunia Sebut Kartu Prakerja Sebuah Terobosan Inovatif

Published

on

Photo Credit: Nama-nama yang diprioritaskan untuk program kartu pra kerja gelombang 4 yakni karyawan yang di PHK, maupun pekerja formal yang terdampak Covid-19 seperti sektor industri dan pariwisata. FILE/Dok/ IST. PHOTO
Photo Credit: Nama-nama yang diprioritaskan untuk program kartu pra kerja gelombang 4 yakni karyawan yang di PHK, maupun pekerja formal yang terdampak Covid-19 seperti sektor industri dan pariwisata. FILE/Dok/ IST. PHOTO

Telegraf – Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menyatakan bahwa Kartu Prakerja merupakan hal inovatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“Kartu Prakerja merupakan kebijakan pasar tenaga kerja aktif dan program bantuan sosial, Indonesia merupakan yang pertama kali mengimplementasikan mekanisme pembayaran G2P yang berorientasi pada penerima. Itu merupakan hal yang sangat inovatif,” katanya dalam webinar “Kartu Prakerja: Indonesia’s Digital Transformation and Financial Inclusion Breakthrough”, Rabu (15/06/2022).

Menurut Kahkonen, ada tiga hal yang mendapat perhatian dari Bank Dunia terkait dengan Kartu Prakerja. Pertama, penting untuk menawarkan berbagai pilihan bank dan e-wallet demi kemudahan akses oleh penerima.

Kedua, sebagian besar penerima dengan segera mencairkan bantuan sosial menjadi uang tunai setelah mereka terima. Hal itu menandakan kebutuhan untuk menyediakan lebih banyak pilihan dan mendorong penggunaan platform pembayaran digital.

Ketiga, adanya ruang untuk meningkatkan inklusi finansial dengan menyediakan program literasi keuangan untuk para peserta program bantuan sosial.

Sepanjang triwulan terakhir 2021, Bank Dunia dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang didukung oleh G2Px Initiative Fund dan Indonesia Human Capital Acceleration Multi Donor Trust Fund (IHCA-MDTF), melakukan sebuah kajian untuk mempelajari implementasi bantuan sosial tanggap darurat Covid-19, memahami kecukupan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat, dan mendukung reformasi lebih lanjut sistem pembayaran G2P.

Penelitian tentang Kartu Prakerja itu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Survei telepon dilakukan oleh SurveyMETER pada 6-25 Oktober 2021 kepada 1.000 penerima Kartu Prakerja di 50 kecamatan yang tersebar di 50 kabupaten dan 25 provinsi.

Penerima manfaat itu terdaftar ke dalam program Prakerja untuk Gelombang 7-11 (atau terdaftar pada September-November 2020). Dalam periode yang sama, wawancara mendalam dilakukan dengan pengelola program (MPPKP atau Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja) dan lembaga PJP (Penyedia Jasa Pembayaran) di tingkat pusat untuk mengkaji pengalaman mereka menerapkan sistem pembayaran G2P Kartu Prakerja saat ini, termasuk terobosan dan tantangan yang dihadapi.

Untuk melakukan konfirmasi dan mendalami lebih lanjut hasil studi kuantitatif tersebut, tim peneliti juga melakukan Focus Group Discussions dan wawancara mendalam (In-depth Interviews) dengan beberapa kelompok penerima manfaat Kartu Prakerja.

Ada lima poin yang menjadi pesan kunci penelitian ini. Pertama, 9 dari 10 responden telah menyelesaikan program Kartu Prakerja yang dimulai dari penerimaan hingga pemberian insentif pascapelatihan. Di antara mereka yang terpilih ke dalam program, 95,7 persen telah membeli pelatihan pertama dalam kurun waktu 30 hari.

Kedua, mayoritas responden menyatakan puas dengan pelatihan Kartu Prakerja pertama mereka. Mereka didorong oleh motivasi intrinsik dan/atau insentif pasca pelatihan dalam menyelesaikan pelatihan pertama mereka. Sekitar 96,1 persen dari keseluruhan jumlah penerima Kartu Prakerja merasa puas dengan pelatihan pertama mereka.

Ketiga, penggunaan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran berkontribusi positif terhadap tujuan inklusi keuangan. Kajian ini juga menemukan bahwa 76,6 persen penerima manfaat lebih memilih menggunakan rekening uang elektronik untuk menerima insentif pasca pelatihan, sementara selebihnya memilih rekening bank.

Keempat, sebagian besar penerima manfaat segera mencairkan insentif menjadi uang tunai setelah menerimanya di rekening mereka. Mayoritas responden menggunakan insentif untuk membeli makanan dan/atau untuk modal kerja. Setelah insentif mencapai rekening pilihan, 69 persen penerima mencairkan seluruh insentif mereka, sementara 31 persen lainnya mencairkan hanya sebagian atau tidak mencairkannya sama sekali.

Kelima, perluasan lebih banyak opsi penyedia rekening bank untuk menerima insentif pasca pelatihan dapat meningkatkan penggunaan rekening bank. Penambahan satu bank swasta di awal tahun ini merupakan tambahan yang disambut sangat baik terkait gagasan ini. Hampir 90 persen penerima manfaat menganggap bahwa Kartu Prakerja telah menyediakan cukup pilihan PJP.

Baca Juga :   Inovasi Digital Bank Muamalat CMS Tumbuh Pesat

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, sebagai seorang ekonom, ia menggarisbawahi prinsip “makin banyak pilihan makin bagus”. Hal itulah yang menjadi nafas program Prakerja, termasuk dalam memberikan kebebasan pesertanya memilih rekening yang digunakan untuk pencairan insentif. Ada pilihan bank, ada pula dompet elektronik.

“Dengan demikian, masyarakat bisa memilih sesuai preferensi masing-masing,” ungkapnya.

Selain itu, merujuk berbagai literatur terkait inklusi keuangan, ternyata untuk menjadi nasabah bank memiliki tantangan tersendiri. Antara lain banyaknya regulasi yang diperlukan serta dibutuhkannya kehadiran fisik dalam proses pembukaan rekening.

“Namun, dengan fakta begitu banyaknya masyarakat Indonesia memiliki telepon seluler, membuat kita bisa mengembangkan inklusi keuangan, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan digital yang makin banyak tumbuh. Ini juga terkait banyak bank dan kantor pelayanan publik tidak beroperasi saat puncak pandemi lalu,” urainya.

Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi, memaparkan bahwa Inovasi program Kartu Prakerja yang menggunakan ekosistem terintegrasi dengan implementasi end-to-end digital dan multi-channel Government-to-Person (G2P) payment, memberikan bukti nyata bagaimana teknologi digital dan finansial mempengaruhi efisiensi dan efektivitas program, serta meningkatkan pengalaman dan inklusi finansial para penerima.

Pada kesempaatan yang sama, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Fitria Irmi Triswati, mengungkapkan bahwa selain mendorong inklusi keuangan, Program Kartu Prakerja juga mendorong perluasan dan percepatan keuangan digital serta transparansi penyaluran bantuan sosial.

Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Yose Rizal Damuri, menunjuk fakta menarik dari kajian ini adalah bagaimana mayoritas penerima Kartu Prakerja awalnya tidak memiliki akun uang elektronik atau dompet digital. Hampir 50 persen baru kali pertama menggunakan rekening e-money dan juga hampir 9 persen dari mereka kali pertama memiliki rekening bank.

“Dari temuan ini kita dapat melihat bagaimana inklusi keuangan telah menunjukkan kemajuan dan pengenalan Kartu Prakerja, terutama inisiatifnya dalam menggunakan mekanisme pembayaran digital G2P banyak membantu dalam aspek inklusi keuangan,” kata Yose.

Wakil Ketua II Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Aldi Haryopratomo, menyoroti bahwa apa yang dilakukan sistem Prakerja sebenarnya memungkinkan untuk menjadi sarana kolaborasi dari seluruh industri membidik target inklusi keuangan yang sulit yaitu rumah tangga yang berpendapatan rendah.

“Menurut hasil studi Bank Dunia, 44 persen dari jumlah penerima Prakerja termasuk dalam 40 persen rumah tangga termiskin. Ini memberikan landasan nyata bagi pemain e-money dan perusahaan teknologi keuangan lain untuk tumbuh, dan mengadopsi serta menargetkan pengguna berpendapatan rendah ini,” terangnya.

Sementara itu, Director of Information and Communications Technology and Disaster Risk Reduction Division, UN ESCAP, Tiziana Bonapace, mengucapkan selamat atas terobosan yang telah dicapai oleh program ini.

“Dengan menjangkau lebih dari 11 juta penerima, program ini merupakan bukti konkrit pemerataan ‘on the ground’ yang ditawarkan oleh digitalisasi,” pungkasnya.

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Ekonomika

Optimistis BNI Go Global Tak Hanya Jadi Slogan

Published

on

By

Photo Credit : Bank BNI Cabang Luar Negeri/Doc/BNI

Telegraf – Wakil Direktur Utama BNI, Adi Sulistyowati, mengatakan bahwa saat ini BNI terus mendorong kinerja dari sisi modal dan mendorong fokus pertumbuhan bisnis agar dapat menjadi lebih besar dan berkelanjutan.

“Terus terang, dalam hal transformasi, kami akan mendorong fokus ke sektor industri yang memang penguatan top tier yang ada di nasional maupun daerah,” jelasnya

Tahun lalu 2022, BNI telah melakukan business matching antara UMKM dengan investor yang ada di luar negeri melalui cabang BNI yang ada di luar negeri.

Selain itu, BNI juga terus memfasilitasi transaksi ekspor melalui trade finance dengan nilai hampir US$8 miliar pada 2022.

“Hingga Desember 2022, total kredit yang disalurkan untuk nasabah UMKM yang berorientasi ekspor di BNI telah mencapai Rp 26,7 triliun kepada lebih dari 39,2 ribu nasabah dari sektor usaha industri pengolahan,”

BNI saat ini juga sedang menawarkan solusi baru untuk UMKM yang berorientasi ekspor melalui layanan Xpora. “BNI memfasilitasi para UMKM di tanah air untuk semakin produktif dengan layanan global dan digital,” jelasnya.

Melihat kinerja Bank BNI, salah satu anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengapresiasi kinerja BNI yang semakin moncer setiap tahunnya.

“Kami harapkan BNI Go Global tidak hanya menjadi slogan. BNI dapat dimanfaatkan oleh diaspora yang ada di seluruh dunia,” kata dia dalam RDP di Komisi DPR, Rabu (29/3/2023).

Baca Juga :   Truk ODOL Sudah Saatnya Ditertibkan Agar Tidak Merusak Infrastruktur Jalan

Dia berharap BNI tidak hanya fokus di Belanda dan Eropa, tetapi juga melebarkan sayap ke seluruh dunia.

Selain itu, anggota Komisi DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, juga mengapresiasi BNI yang dapat bertransformasi dan mewujudkan pertumbuhan laba tertinggi secara year on year (yoy).

Mufti menyampaikan bahwa pencapaian BNI dalam menumbuhkan laba bersih sebesar 68% pada tahun 2022 sangat baik karena tidak mudah di tengah kondisi pasca pandemi.

“Harapan kami, apa yang sudah dicanangkan Pak Erick Thohir bahwa BNI dapat menjadi bank internasional, dapat terus dikembangkan sehingga WNI yang ingin mentransfer uang dari luar negeri dapat menggunakan BNI. Kemudian juga ekspor yang sedang digenjot oleh Pak Jokowi dapat difasilitasi oleh BNI,” jelas dia.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Truk ODOL Sudah Saatnya Ditertibkan Agar Tidak Merusak Infrastruktur Jalan

Published

on

By

Photo Credit : Truk ODOL mengalami kecelakaan/Doc/Ist

Telegraf – Akibat lalu lalang truk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan muatan berlebihan atau Over Dimensi Over Load (ODOL) yang mengakibatkan kerusakan kerusakan jalan Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Lembaga Riset Lingkungan KPBB, menilai sudah memprihatinkan karena meluasnya perusakan infrastruktur jalan sampai ke daerah-daerah.

“Perlu dipertanyakan lagi sudah sampai di mana janji Kemenhub untuk menerapkan Zero ODOL yang seharusnya sudah diterapkan mulai awal tahun ini, Sebab, kerusakan infrastruktur jalan akibat truk ODOL ini sudah saatnya dihentikan, tidak boleh ditoleransi lagi,” kata Ahmad Safrudin, di Jakarta (31/3).

Ia meminta harus ada penindakan hukum yang tegas demi menjaga aset-aset negara, sekaligus melindungi kepentingan vital masyarakat seperti di Kabupaten Klaten.

Sebelumnya, ratusan masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Gugat Aqua (AMGA), unjuk rasa di depan pabrik perusahaan AMDK asing asal Prancis di Jalan Cokro-Delanggu, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (17/3). Demonstrasi ini merupakan aksi yang sudah ketiga kalinya digelar, karena tak kunjung ada penyelesaian.

Warga lokal menuntut agar perusahaan AMDK itu bertanggung jawab atas kerusakan jalan akibat lalu lintas truk mereka. Muatan berlebihan diduga ikut memperparah kerusakan jalan. Koordinator AMGA, Mukti Wibowo mengatakan, pihak perusahaan pernah memperbaiki jalan tersebut, namun karena tidak dilakukan dengan benar malah memunculkan masalah baru.

“Dibangunkan jalan, tapi dengan ketebalan jalan lebih tinggi dari rumah warga, sehingga saat turun hujan air akan mengalir dari jalan memasuki rumah warga yang ada di bawahnya,” kata Mukti, seperti dikutip Tribunsolo.com.

Baca Juga :   BNI, DJKN, dan Kementerian ATR/BPN Kerja Sama Gelar Lelang Aset Agunan Milik BNI

AMGA mengatakan, aktivitas keluar masuk armada truk pengangkut AMDK menyebabkan jalan yang kapasitasnya masuk golongan III C tersebut, selalu rusak. Menurutnya, kapasitas jalan di lokasi tersebut tidak sesuai peruntukannya dengan kapasitas operasi logistik perusahaan dan melanggar Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 14 Tahun 1992.

“Harusnya tidak boleh melewati jalan itu, kita terdampak. Jalan rusak dan membahayakan pengguna jalan,” katan Mukti.

Masalah truk muatan berlebihan atau ODOL di wilayah Jawa Tengah ini juga menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pertengahan Maret lalu, saat pengecekan ruas Jalan Solo-Purwodadi di Kabupaten Sragen, Ganjar menyaksikan langsung penyebab kerusakan jalan antara lain karena banyaknya truk ODOL yang melintas.

Usai mengecek ruas jalan Surakarta-Gemolong-Geyer, perbatasan Kabupaten Grobogan, Ganjar mengatakan, masyarakat sudah sering protes ruas jalan yang kondisinya rusak berat itu.

Ganjar mengatakan penanganan jalan ini butuh dukungan semua pihak. Sebab, ruas jalan provinsi itu memang dikenal sibuk dengan lalu lintas truk ODOL.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

BNI, DJKN, dan Kementerian ATR/BPN Kerja Sama Gelar Lelang Aset Agunan Milik BNI

Published

on

By

Photo Credit : Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto, Direktur Transformasi dan Sistem Informasi DJKN Edward UP Nainggolan, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Supardy Marbun, dan SEVP Remedial & Recovery BNI I Made Sukajaya Usailaunching Program Gelegar Lelang BNI 2023 tersebut dilaksanakan di The St. Regis Hotel Jakarta, Rabu (29/3) /Doc/Ist

Telegraf – Sebagai upaya masif untuk mengenalkan kepada masyarakat cara beda mendapatkan aset dengan cara yang cepat, mudah, dan transparan, serta mendapatkan harga yang terbaik,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan program Gelegar Lelang BNI 2023.

“Dengan potensi membaiknya kondisi makro dan perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan saat ini menjadi momentum yang baik untuk melakukan investasi atau memiliki aset bagi banyak kalangan masyarakat,” ungkap SEVP Remedial & Recovery BNI I Made Sukajaya dalam launching Program Gelegar Lelang BNI 2023 tersebut dilaksanakan di The St. Regis Hotel Jakarta, Rabu (29/3).

Ia menjelaskan BNI telah melakukan Gelegar Lelang BNI 2022 sebanyak 3.250 aset agunan dengan total nilai limit mencapai Rp7,98 triliun. Adapun realisasi terjual dan penebusan sebesar Rp1,01 triliun yakni 12,5% dari total nilai limit. Angka tersebut meningkat 41,4% dibandingkan pelaksanaan lelang tahun 2021.

Mengingat lanjut Made, aset-aset yang dilelang pada program ini merupakan aset-aset agunan kredit bermasalah, diharapkan program ini dapat memberikan konstribusi positif bagi kinerja keuangan BNI di tahun 2023 dengan adanya realisasi penjualan agunan yang diikutkan dalam program ini.

“Dengan adanya program ini masyarakat luas dan calon investor dapat lebih terinformasi mengenai aset-aset agunan BNI yang akan dilelang dan proses serta prosedur lelang itu sendiri,” sebutnya.

Baca Juga :   BNI, DJKN, dan Kementerian ATR/BPN Kerja Sama Gelar Lelang Aset Agunan Milik BNI

Made mengatakan perseroan mempunyai berbagai jenis aset agunan yang tersebar di seluruh wilayah negeri. Melalui program ini, kolaborasi dengan DJKN melalui KPKNL bersama kantor ATR/BPN diharapkan menjadi kerja sama yang konstruktif dan berkelanjutan sebagaimana yang telah terjalin selama ini.

Hadir dalam acara Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto, Direktur Transformasi dan Sistem Informasi DJKN Edward UP Nainggolan, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Supardy Marbun.

Joko menyatakan, kerja sama BNI dan DJKN sudah dilaksanakan beberapa tahun. Menurutnya, dari hasil evaluasi kegiatan lelang dampaknya cukup baik tercermin dari peningkatan angka lelang aset agunan setiap tahunnya.

“Ternyata kegatan ini dampaknya lumayan bagus, setiap tahun pertumbuhan dari jumlah yang dilelang dan rupiahnya pun bertumbuh. Tiap tahun permohonan barang yang dilelang semakin bertambah,” katanya.

Sementara itu Supardy menyampaikan Kementerian ATR/BPN secara langsung berperan untuk memberikan pendaftaran hak tanggungan terhadap aset debitur yang menjadi agunan pinjaman bagi lembaga perbankan yang menjadi kreditur.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

JamSyar Torehkan Laba Bersih Sebesar Rp189,63 Miliar di Tahun 2022

Published

on

By

Photo Credit : Direktur Utama Jamsyar PT Jamkrindo Syariah (JamSyar) Gatot Suprabowo saat memaparkan pertumbuhan keuangan tahun buku 2022/Doc/ist

Telegraf – Direktur Utama PT Jamkrindo Syariah (JamSyar) Gatot Suprabowo mengumumkan laba bersih audited tahun 2022  tumbuh 12,77% YoY menjadi Rp189,63 miliar dibanding tahun sebelumnya 2021 yang tercatat Rp168,16 miliar.

Kenaikan tersebut ditopang oleh naiknya Pendapatan Kafalah Bersih (Penjaminan Bersih) JamSyar naik 10,74% YoY dari Rp264,54 miliar menjadi Rp292,96 miliar. Dari sisi total ekuitas JamSyar pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi Rp1.145,82 Miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp977.04 Miliar.

Gatot juga mengungkapkan JamSyar memiliki Cadangan klaim Rp366,89 miliar dan imbal jasa kafalah ditangguhkan sebesar 715,19 miliar, artinya JamSyar dinilai cukup untuk menanggung arus kas masa depan terkait dengan liabilitas atas klaim dalam penyelesaian dan juga risiko yang belum dijalani (Unexpired risk reserve).

“Saya selalu mengingatkan, bahwa JamSyar harus selalu sehat agar dapat terus mendukung program-program pemerintah yang dapat mendorong ekonomi kerakyatan seperti UMKM dan mendukung
proyek strategis nasional. Tak hanya itu, dengan Roadmap bisnis JamSyar yang terus memperluas jaringan dan layanan diharapkan dapat membantu pertumbuhan bisnis di Indonesia ke arah yang lebih baik,” papar Gatot dalam konfrensi pers Laporan Keuangan 2022, Kamis (30/3), di Kantornya.

Sementara itu dari sisi rasio klaim Jamsyar mencatat sebesar 31,79% dan Default Rate sebesar 0,48%, Hal ini menunjukkan JamSyar mampu meningkatkan kualitas penjaminan yang menjadi salah satu fondasi bagi sustainability growth perusahaan.

Lanjut Gatot, JamSyar selalu berkomitmen mendukung program pemerintah melalui mekanisme penjaminan dengan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Modal Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional (KMK PEN) serta Proyek Strategis Nasional (PSN) antara lain: Pembangunan Infrastruktur Ibukota Negara
(IKN) Pembangunan Infrastruktur Layanan Umum.

Baca Juga :   BNI, DJKN, dan Kementerian ATR/BPN Kerja Sama Gelar Lelang Aset Agunan Milik BNI

Selama tahun 2022 JamSyar telah menjamin 871.689 terjamin. JamSyar juga terus melakukan perbaikan layanan untuk menunjang kenyamanan stakeholder. Dimana saat ini, terjadi perubahan pola di masyarakat dari transaksi tradisional ke platform digital. Ditahun 2022 JamSyar telah mengembangkan aplikasi MyJamSyar untuk Produk Surety Bond dan Custom Bond sehingga dapat memudahkan nasabah mengajukan penjaminan langsung. Terbukti dari meningkatnya volume penjaminan Surety Bond tahun 2021 sebesar Rp16,64 triliun dan tahun 2022 menjadi sebesar Rp18,95 triliun atau tumbuh 13,87% YoY.

Untuk diketahui JamSyar merupakan anak perusahaan dari PT Jamkrindo dimana 99,929% kepemilikan saham dimiliki oleh PT Jamkrindo dan 0,071% dimiliki oleh Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera (KOWAJASA). PT Jamkrindo sendiri adalah perseroan milik negara. Dengan laba sebesar Rp189,63 miliar dan pembayaran pajak sebesar Rp45,4 miliar maka JamSyar turut berkontribusi kepada negara.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Inovasi Digital Bank Muamalat CMS Tumbuh Pesat

Published

on

By

Photo Credit : SEVP Enterprise Banking PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Irvan Yulian Noor/Doc/Muamalat

Telegraf – Inovasi digital Bank Muamalat terus meningkat, terbukti pemperluas layanan Cash Management System (CMS) sepanjang tahun 2022 membuahkan hasil dengan pertumbuhan volume transaksi yang cukup mengembirakan yaitu mencapai dua digit.

“Pada tahun ini kami menargetkan pertumbuhan jumlah transaksi bisnis cash management sebesar 25%. Kami akan lebih ekspansif dengan menyasar segmen lembaga keuangan syariah dan juga Islamic institution seperti pesantren, universitas dan rumah sakit,” turur SEVP Enterprise Banking Bank Muamalat Irvan Yulian Noor dalam siaran pers di Jakarta.

Pertumbuhan tersebut lanjutnya sejalan dengan kenaikan jumlah transaksi yang sebanyak 1,4 juta atau tumbuh 17% (yoy). Adapun jumlah pengguna (user) Madina per 31 Desember 2022 tercatat sebanyak lebih dari 9.700 user, tumbuh 13% (yoy).

Melalui layanan internet banking nasabah korporasi memungkinkan untuk memonitor maupun melakukan transaksi perbankan nontunai atas seluruh rekening yang berada di Bank Muamalat secara realtime.

Melalui fleksibilitas kepada nasabah opsi layanan Madina Advanced dan Madina Basic dimana fiturnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan administrasi dan transaksi nasabah. Selain itu terdapat pula fitur transaksi mulai dari pembayaran gaji karyawan (payroll), tagihan BPJS Ketenagakerjaan, pajak hingga Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

“Madina juga sudah terintegrasi dengan layanan virtual account sehingga nasabah dapat mengunggah data tagihan dan mengunduh laporan data pembayaran menggunakan fitur tersebut,” tutupnya.

Baca Juga :   JamSyar Torehkan Laba Bersih Sebesar Rp189,63 Miliar di Tahun 2022

 

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Dorong Peningkatan Audit Internal Bidang Perbankan OJK Lakukan Courtesy Meeting dengan IAIB

Published

on

By

Photo credit : Dalam rangka dorong peningkatan kualitas dan maturitas fungsi Audit Internal di Bidang Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lakukan Courtesy Meeting dengan Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)/Doc/OJK

Telegraf – Dalam rangka dorong peningkatan kualitas dan maturitas fungsi Audit Internal di Bidang Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lakukan Courtesy Meeting dengan Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (24/3).

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengatakan pentingnya penguataan komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai third line of defense di Perusahaan/Perbankan dan penentuan area signifikan serta objek audit berbasis risiko.

“Pertahanan tiga lapis (three lines model) sangat penting terutama bagaimana peran Audit Internal untuk menjaga tata kelola di industri jasa keuangan. Kami juga mendukung inisiatif IAIB yang mulai mengikutsertakan auditor internal di BPD dan BPR/BPRS, serta berharap hal tersebut dapat terus ditingkatkan,” terang Sophia.

OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mewajibkan dibentuknya SKAI di perbankan yaitu melalui Peraturan OJK (POJK) No.1/POJK.3/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Koordinasi antara auditor internal dan regulator, dalam hal ini OJK, perlu terus ditingkatkan. Dengan mengidentifikasi kelemahan pada area berisiko tinggi, auditor internal dapat segera mendorong tindakan mitigasi yang perlu dilakukan. Namun dalam penerapan risk-based audit, auditor internal juga harus memperhatikan keseimbangan penerapan aspek compliance terhadap regulasi. Selain itu, auditor internal juga diharapkan dapat memastikan validitas data yang disampaikan kepada regulator.

Baca Juga :   JamSyar Torehkan Laba Bersih Sebesar Rp189,63 Miliar di Tahun 2022

Ke depan, SKAI sebagai mitra OJK dalam menjaga tata kelola di Industri Jasa Keuangan (IJK) juga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM-nya untuk mendorong penguatan cybersecurity dan penerapan sustainable finance. Selain itu, diharapkan SKAI mampu memperkuat integritas sistem keuangan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Bagikan Artikel
Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lainnya Dari Telegraf

close