Telegraf, Jakarta – Bank Dunia mengkritik alokasi anggaran pendidikan Indonesia yang dinilai lebih banyak diperuntukkan bagi guru dibandingkan murid. Apalagi, kondisi itu belum diimbangi dengan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.
Direktur Bank Dunia Rodrigo Chavez mengungkapkan dengan kondisi saat ini, pemerintah membutuhkan waktu 50 tahun agar seluruh siswa di Indonesia mencapai rata-rata kompetensi siswa berdasarkan standar Organisasi Kerja Sama Negara Berkembang di dunia (OECD).
“Saya pikir Indonesia tidak bisa dan tidak mau untuk menunggu selama itu,” tutur Chavez dalam Konferensi Pendidikan Internasional ‘Belajar untuk Semua: Prinsip Bersama untuk Pemerataan Sistem Pendidikan Dasar yang Kuat’ di Hotel Mulia, Selasa (21/03/2017).
Rodrigo mengingatkan, pendidikan adalah kendaraan yang ampuh untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karenanya, alokasi anggaran pendidikan harus dimonitor dengan baik dengan kinerja yang terukur.
“Sistem pendidikan yang kuat dapat membantu meningkatkan keunggulan kompetitif dan memberikan setiap warga Indonesia kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka, sehingga bisa tampil sebagai warga negara global yang trampil dan berpendidikan tinggi,” ujarnya.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengakui sebagian besar alokasi anggaran pendidikan diperuntukkan bagi guru. Dalam hal ini untuk memperbaiki kuantitas, kualitas, dan distribusi guru di Indonesia.
Mardiasmo menyadari saat ini kualitas pendidikan masih belum merata di Indonesia. Daerah-daerah terpencil menghadapi tantangan untuk mendatangkan guru dibandingkan daerah perkotaan. Karenanya, pemerintah memberikan tunjangan kemahalan dan kesejahteraan bagi guru daerah terpencil.
Di sisi lain, anggaran sertifikasi guru banyak yang tidak terpakai karena banyak guru yang tak lulus sertifikasi.
Sebagai catatan, anggaran pendidikan tahun ini dipatok sebesar Rp416,1 triliun atau 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Anggaran itu mencakup anggaran rehabilitasi 81.879 ruang kelas di seluruh Indoenesia, tunjangan profesi guru, dan bantuan operasional sekolah kepada hampir 54,7 juta siswa. (Red)
