Telegraf, Jakarta  – Setelah tak dijadikan sebagai syarat kelulusan, kini pemerintah berencana memoratoriun Ujian Nasional (UN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyebut, draf terkait moratorium tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Meski begitu, Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harysa akan memanggil Mendikbud untuk meminta penjelasan secara langsung terkait rencana moratorium UN. Pasalnya, kebijakan moratorium UN merupakan isu penting yang melibatkan seluruh daerah sekaligus jutaan siswa di Tanah Air.

“Komisi X DPR RI akan mengundang Mendikbud pada Kamis 1 Desember 2016. Komisi X ingin mendapatkan penjelasan secara komprehensif mulai dari apakah moratorium UN sudah didahului kajian dan bagaimana hasil kajiannya,” paparnya, Senin (28/11/2016).
Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, perlu membahas rencana realokasi anggaran UN 2017, serta bagaimana langkah mendatang terhadap evaluasi peserta didik secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Keputusan memoratorium UN sendiri dianggap tiba-tiba dan tergesa-gesa tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi X DPR RI. (Red)