Akibat Iklan Yang Bermasalah, Pengurus PSI Diperiksa Bareskrim

“Yang dilaporkan adalah sekjen dan wasekjen PSI. Ini dugaan pelanggaran tindak pidana kampanye diluar jadwal sesuai pasal 492 Undang-Undang Pemilu 2017,”

Akibat Iklan Yang Bermasalah, Pengurus PSI Diperiksa Bareskrim


Telegraf, Jakarta – Sejumlah pengurus dan staf Partai Solidaritas Indonesia (PSI) muncul di Bareskrim Polri Selasa (22/05/18). Mereka memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus iklan PSI di koran Jawa Pos yang sebelumnya dibawa oleh Bawaslu ke polisi.

Mereka yang datang adalah Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, Wasekjen Satia Chandra Wiguna, Communication Strategist Andy Budiman, dan desainer Endika Wijaya. Mereka juga didampingi Albert Aris sebagai kuasa hukum.

“Kami menghormati proses hukum yang berlaku maka dari itu kami lengkap, berlima datang kondisi sehat lahir batin, merasa cukup tenang dan optimistis dengan proses yang akan kita jalani. Kami percaya Polri akan memproses kasus ini dengan objektif dengan adil dan juga profesional,” kata Grace.

Pihaknya menegaskan bahwa PSI tidak melakukan pelanggaran kampanye. Menurutnya pengumuman polling yang ditayangkan di sejumlah media cetak antara lain Jawa Pos itu bukanlah kampanye. Itu adalah hasil polling terkait dengan alternatif Cawapres untuk Jokowi dan juga kabinetnya.

“Bisa dilihat di sini (iklan ini) tidak ada satupun wajah atau nama pengurus atau orang PSI yang ada di dalam polling ini,” papar Grace.

“Bagaimana pemilih bisa memilih PSI? Di sini tidak ada visi misi nggak ada program, bahkan wajah saya, wajah sekjen, siapapun orang PSI tidak ada di sini, kalau kita tutup logonya, nomornya orang tidak tahu ini iklan partai bahkan iklan PSI ini hanya terlihat seperti polling,” urainya.

Seperti diberitakan Bawaslu menduga adanya indikasi pidana pemilu dalam penyelidikan iklan milik PSI. Kasus ini pun dibawa ke Bareskrim Polri, Kamis (17/05/18). Penyidik Polri punya waktu 14 hari sebelum menyerahkan berkas ke kejaksaan.

“Yang dilaporkan adalah sekjen dan wasekjen PSI. Ini dugaan pelanggaran tindak pidana kampanye diluar jadwal sesuai pasal 492 Undang-Undang Pemilu 2017,” kata Ketua Bawaslu Abhan di Bareskrim saat itu.

Jika terbukti pelakunya bisa dipidana kurungan penjara paling lama setahun dan denda maksimal Rp 12 juta.

Yang dipermasalahkan Bawaslu adalah iklan yang dipasang pada 23 April 2018 di Jawa Pos. Padahal, jadwal kampanye peserta Pemilu 2019 baru dimulai 23 September 2018. Ada logo dan nomor PSI di iklan itu. (Red)


Photo Credit : Sejumlah pengurus dan staf Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diperiksa terkait permasalahan iklan di Bareskrim Polri Selasa (22/05/18). Iqbal S. Nugroho

 

KBI Telegraf

close