Telegraf, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menyiapkan berbagai skenario terhadap status ujian nasional (UN) yang belum jelas. Salah satu skenario yang disiapkan adalah ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
“Karena keputusan UN-nya belum ada, kami sedang mempelajari skenario-skenario yang mungkin dilakukan,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Totok Suprayitno, Selasa (13/12).
Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penelitian dan Pendidikan (Puspendik) Prof Nizam mengungkapkan, skenario yang disiapkan salah satunya UNBK. Kajian UNBK sudah lama disiapkan Kemdikbud karena lebih transparan hasilnya dan mengurangi kebocoran soal.
Sedangkan untuk UN berbasis kertas membutuhkan waktu panjang untuk pengadaannya, mulai proses lelang, pencetakan, pendistribusian. “Insya Allah kami siapkan skenario terbaik untuk anak-anak kita, apa pun keputusan akhirnya,” ucapnya. Sebelumnya sejumlah daerah seperti Kota Balikpapan, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Kerinci menyatakan siap melaksanakan UNBK.
Dana Belum Tersedia
Sementara itu Pemprov Jatim berencana menambah sekolah peserta UNBK untuk SMA/SMK tahun depan. Sayangnya, target itu belum dibarengi dengan kesiapan penyediaan anggaran. Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim M. Sirodj mengungkapkan , saat pembahasan APBD Jatim 2017, anggaran unas sama sekali belum dibicarakan. Akibatnya, saat APBD digedok, biaya penyelenggaraan ujian itu tidak masuk ke dalam daftar pengeluaran. Padahal, per Januari nanti pengelolaan SMA/SMK sudah beralih ke provinsi.
Karena itu, perlu pembicaraan khusus terkait dengan anggaran unas. Dewan dan pemprov harus duduk bersama untuk membicarakan skema penyediaan anggaran. Menurut Sirodj, salah satu solusinya adalah melalui perubahan anggaran keuangan (PAK).
Namun, berdasar jadwal, UNBK biasanya berlangsung pada April atau mendahului pembahasan PAK. Sirodj mengungkapkan, pemprov harus menyediakan anggaran lantaran SMA/SMK sudah menjadi tanggung jawabnya.
Dia menambahkan, bila pemprov berhasil mengucurkan dana, tetap saja dana itu tidak cukup untuk penyelenggaraan UNBK di seluruh kabupaten/kota di Jatim. Banyak kegiatan yang harus dibiayai. Karena itu, dia berharap ada bantuan dari pemerintah pusat melalui DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus).
Dengan adanya target kenaikan jumlah penyelenggara UNBK untuk SMA/SMK di Jatim tersebut, pelaksanaan ujian memungkinkan dibagi dalam beberapa sif. Ada yang mendapat jatah pagi, siang, atau sore. Itu dilakukan karena sekolah kekurangan komputer untuk ujian.
Ketua Dewan Pendidikan (PDS) Jawa Timur periode 2011-2016 Zainudin Maliki menyampaikan, target Dinas Pendidikan Jatim untuk meningkatkan peserta UNBK tersebut dianggap tidak Sebab, keputusan itu terasa timpang dengan pengurangan anggaran pendidikan. “Pada 2016 ini saja, anggarannya dikurangi sekitar Rp 60 miliar. Sementara untuk 2017, APBD Jatim akan terserap ke penganggaran pemilu,” terangnya. (Red)
Photo credit : Antara/Asep Fathulrahman
