Telegraf – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan hingga saat ini operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta masih belum memesan solar atau diesel atau gasoil ke PT Pertamina (Persero).
Mulai tahun ini, padahal, badan usaha (BU) hilir migas swasta sudah tidak dapat mengimpor BBM jenis solar gegara Kementerian ESDM kukuh menyetop impor solar dengan tidak memberikan rekomendasi kuota impor.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan kementerian akan memfasilitasi operator SPBU swasta dan Pertamina untuk melakukan negosiasi jual-beli solar.
Hal tersebut, lanjut Laode, ditempuh Kementerian ESDM sebagaimana yang dilakukan dalam proses jual–beli base fuel atau BBM dasaran untuk bensin antara SPBU swasta dengan Pertamina.
“Operator SPBU yang ada swasta meminta saya tetap memfasilitasi dulu. Kita sudah suruh bersurat ya, jadi masih diperlukan rapat lagi. Swasta sama Pertamina saya pertemukan kembali,” kata Laode di Kompleks Parlemen, Kamis (22/01/2026).
Dia memastikan sudah memberikan surat kepada operator SPBU swasta untuk segera melakukan negosiasi pembelian solar dari Pertamina.
Akan tetapi, dia memastikan bakal memfasilitasi pertemuan antara BU hilir migas swasta dengan Pertamina dalam waktu dekat.
“Belum [ada pertemuan], tetapi baru surat aja dari saya. Jadi mungkin tahap awal ini saya perlu proaktif untuk mempertemukan mereka,” tegasnya.
Kesiapan Pertamina
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menyatakan siap memasok kebutuhan BBM jenis solar bagi operator SPBU swasta.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV mengatakan perusahaan akan mengikuti arahan pemerintah dan siap melayani kebutuhan SPBU swasta apabila terdapat permintaan.
“Sesuai dengan Pak Menteri [ESDM], maka Pertamina Patra Niaga akan siap melayani atau memenuhi kebutuhan SPBU swasta apabila BU swasta membutuhkan sesuai jenis BBM solar yang dimiliki Pertamina,” ujar Roberth kepada Bloomberg Technoz, Rabu (14/1/2026).
Meski demikian, dia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pembahasan maupun negosiasi terkait dengan skema jual-beli solar antara Pertamina dan SPBU swasta. Hal tersebut lantaran belum adanya permintaan resmi dari badan usaha swasta.
Di sisi lain, menanggapi pertanyaan mengenai kesiapan Pertamina menjadi pemasok tunggal BBM nasional, termasuk bagi SPBU swasta, Roberth menegaskan perseroan masih menunggu implementasi kebijakan tersebut di lapangan.
Pada prinsipnya, kata Roberth, Pertamina akan mengikuti seluruh arahan pemerintah terkait dengan penyediaan dan pendistribusian energi di dalam negeri.
“Pertanyaan ini akan terjawab nanti pada saat wacana-wacana tersebut di atas dilaksanakan, seperti yang disampaikan Presiden bahwa Pertamina akan menjawab dengan bukti,” tegasnya.
Sebelumnya, dengan tidak menerbitkan rekomendasi kuota impor solar sejak awal tahun ini bagi SPBU swasta, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meyakini Indonesia akan mengalami surplus solar setelah beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan.
Bahlil menjelaskan jika terdapat impor solar yang masih masuk ke Tanah Air pada awal tahun ini, hal tersebut dilakukan BU hilir migas swasta dengan menggunakan sisa kuota impor tahun lalu.
“Kita sudah mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan impor solar. Izin impor solar mulai tahun ini enggak lagi. Andaikan ada yang masuk di bulan ini atau bulan depan, itu berarti sisa impor 2025,” kata Bahlil kepada awak media, di kawasan RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026).
“Akan tetapi, tahun ini Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan rekomendasi kuota impor,” tegas Bahlil.
