Telegraf – Proyek hilirisasi mesti berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan mendorong pemerataan sosial. Hal itu terutama ditujukan kepada masyarakat sekitar proyek tambang dan pabrik peleburan hasil tambang atau smelter. Kekayaan alam Indonesia mesti dirasakan semua warga negara. Pokok pikiran itu disampaikan oleh Wakil Ketua TPN Ammarsjah Purba menanggapi berkembangnya pembicaraan di masyarakat luas soal hilirasi.
Dasarnya adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai negara. Kekayaan itu mesti dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemanfaatannya tentu saja butuh teknologi keahlian dan keuangan yang tak kecil. Namun demikian pasangan Ganjar-Mahfud memegang prinsip keadilan buat semua.
“Negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya mineral,” tegas Ammar, Selasa (10/1/2024) di Jakarta.
Itu sebabnya, lanjut dia, Indonesia terus mendorong program hilirisasi mineral, seperti nikel dan bauksit, agar ada nilai tambah, ketimbang dijual dalam bentuk bijih mentah. Manfaatnya harus dirasakan semua warga, tak seorang pun tertinggal.
Peningkatan produksi nikel, bauksit, dan tembaga yang telah diproses merupakan keunggulan signifikan. Ini merupakan ikutan dari langkah moratorium ekspor bijih mentah, untuk kemudian berinvestasi dalam proses pemurnian (refinery) yang memiliki nilai tambah.
“Program hilirisasi adalah bagian dari strategi pembangunan berbasis komoditas negara, sesuai amanah konstitusi, dalam hal ini Pasal 33 UUD 1945,” jelas Ammar.
Bila menang dalam Pilres 2024, pasangan Ganjar dan Mahfud akan mengoptimalkan manfaat hilirasi bagi warga sekitar sesuai amanah konstitusi. Penting untuk diketahui bahwa dampak buruk produksi tambang dan smelter harus kita hindari.
“Ada kecenderungan industri tambang, utamanya nikel mengakibatkan ribuan, bahkan puluhan ribu petani dan nelayan, kehilangan mata pencaharian, ini yang harus dihindari,” tegas Ammar.
Mengingat kenyataan bahwa angka kemiskinan di Pulau Sulawesi, ladang nikel terbesar dan salah satu pusat nikel di dunia, Pasangan Ganjar-Mahfud telah menyiapkan konsep solusinya.
“Mas Ganjar dan Prof Mahfud sudah menyiapkan konsep, bagaimana mereduksi kemiskinan di lokasi proyek tambang, termasuk mineral lain selain nikel. Prinsip tidak ada satu pun yang tertinggal dalam pembangunan, benar-benar kami jalankan,” tegas Ammar.
Pencemaran oleh aktifitas pabrik Smelter nikel dan bahan tambang lain buruk bagi lingkungan karena mengakibatkn udara dan air kotor. Kesehatan masyarakat sekitar dan para pekerja pun terancam.
“Sesuai pengalaman Mas Ganjar sebagai Gubernur Jateng, yang memiliki rekam jejak dalam program konservasi lingkungan, menjadi modal penting dalam mengelola hilirisasi kelak, agar memberi manfaat kesejahteraan di level lokal dan nasional,” pungkasnya.
