Telegraf – Juru Bicara Gerakan Aktivis (GERAK) 98, Abraham Leo (Abe) menyerukan agar jangan main-main sebar hoax di Jawa Tengah, kedepankan politik santun dan stop kegaduhan di grass root khususnya petani. Hal tersebut disampaikan mencermati laporan dari GERAK Jawa Tengah terkait maraknya informasi penyebab kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi disebabkan kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Justru, alur pengajuan dari bawah, pentani, penyuluh hingga pemerintah daerah Walikota/Bupati.
“Pantauan kawan-kawan GERAK 98 wilayah Sragen, Solo Raya, menyampaikan telah berhembus informasi hoax di Petani bahwa penyebab kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi disebabkan kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Jika memperhatikan alur pengajuan pupuk bersubsidi. Bermula dari bawah yaitu petani, penyuluh pertanian hingga pemerintah daerah untuk itu ke Bupati Sragen. Kami ingatkan jangan menyulut api yang dapat menimbulkan konflik horizontal di petani. Berpolitiklah yang santun.” kata Abe, Minggu (10/12/2023).
Selain hal tersebut, Abe menambahkan aksi ini cenderung berbentuk gerakan sistematis. Pasalnya, selain wilayah Solo Raya juga sudah masuk ke Purworejo, muatan propaganda berkamuflase persis praktek yang dilakukan Rezim Orde Baru dan cara-cara ini pernah dilakukan menjelang pilkada Gubernur Jawa Tengah 2018.
GERAK 98 mengatakan pihaknya sudah paham betul metode curang tersebut, untuk itu perlu edukasi politik yang bernas.
“Selain Solo Raya, terjadi aksi serupa di Purworejo hal ini bagian dari tahapan perencanaan gerakan propaganda yang massif dengan pola kamuflase dan pernah dilakukan menjelang pilkada Gubernur Jawa Tengah 2018. Logika yang dibangun adalah dengan tidak menggunakan Kartu Tani maka kebutuhan pupuk bersubsidi akan cukup tersedia di Petani.” jelasnya.
Disebutkan, gerakan politik tersebut jauh dan miskin gagasan serta tidak memahami akar masalah. Program Kartu Tani di Jawa Tengah adalah bagian dari tata kelola berbasis data sehingga pengambil keputusan mengetahui jumlah dan peruntukan pupuk bersubsidi. Hal tersebut, justru dapat memperkecil penyimpangan pupuk bersubsidi dan program ini adalah kunci sukses Ganjar Pranowo selama memimpin di Jawa Tengah.
“Justru Kartu Tani itu mendata petani. Siapa, di mana, berapa, tanam apa, kapan, itu mesti kita ketahui. Pengolahan data ini dapat memberikan informasi untuk meningkatkan produktivitas petani, memenuhi kebutuhan petani, hingga memproyeksikan kebutuhan pangan masyarakat. Perlu diingat, program ini adalah program pemerintah pusat yang berkaitan dengan petani. Perlu diingat juga, pemerintah pusat mengapresiasi keberhasilan Jawa Tengah dalam mensukseskan program ini.” tegas Abe.
Dikemukakan juga oleh Abe, bagi penyebar gagasan tidak perlu Kartu Tani, mereka kurang memahami modus kecurangan yang kerap dilakukan bukan ditingkat provinsi justru sebaliknya di tingkat bawah, hilir atau distribusi. Kartu Tani adalah budaya baru, memanfaatkan big data untuk informasi perencanaan pertanian dan butuh kedisiplinan serta kerjasama aktif seluruh pemangku kepentingan khususnya rakyat tani.
“Terwujudnya kesuksesan Kartu Tani adalah budaya disiplin baru. Petani perlu memasukkan data perubahan lahan terbaru, komoditi yang ditanam, selain hal tersebut hal ini memangkas kecurangan pemilik kios atau distributor atau oknum nakal yang menyelewengkan pupuk bersubsidi.” tandasnya.
