Telegraf – Taliban resmi memberlakukan peraturan larangan total penggunaan mata uang asing di Afganistan, pada Selasa (02/11/2021). Kebijakan itu dipastikan akan semakin memperburuk krisis perekonomian Afghanistan yang terjadi saat ini. Terlebih secara mendadak internasional menarik dukungannya terhadap Taliban.
Kebijakan yang cenderung emosional ini diumumkan beberapa jam setelah serangan mematikan yang dilakukan kelompok bersenjata terhadap rumah sakit militer di Kota Kabul yang menewaskan 25 orang dan melukai 50 orang lainnya.
“Situasi ekonomi dan kepentingan nasional di negara itu mengharuskan semua warga Afghanistan menggunakan mata uang Afghanistan dalam setiap perdagangan mereka,” kata Taliban.
Diketahui dalam transaksi ekonomi sehari-hari di Afghanistan selama ini banyak menggunakan mata uang asing. Diantaranya dolar Amerika Serikat yang banyak digunakan di pasar-pasar Afghanistan dan mata uang negara tetangga seperti Pakistan untuk transaksi perdagangan.
Baru-baru ini, Pemerintah Taliban mendesak AS dan Eropa untuk melepaskan miliaran dolar cadangan bank sentral ketika negara yang dilanda kekeringan itu menghadapi krisis uang tunai, kelaparan massal, dan krisis migrasi baru.
Diketahui, selama ini Afghanistan memarkir aset miliaran dolar di luar negeri antara lain di Federal Reserve AS dan bank sentral lainnya di Eropa, tetapi uang itu telah dibekukan sejak Taliban menggulingkan pemerintah yang didukung Barat pada Agustus 2021 lalu. Kepergian pasukan pimpinan AS dan banyak donor internasional meninggalkan negara itu tanpa hibah yang membiayai tiga perempat belanja publik, membuat pemerintah Taliban kedodoran dan kalang kabut.
Meskipun merasa prihatin dan ingin berkontribusi untuk mencegah bencana kemanusiaan di Afghanistan, namun kekuatan Barat menolak untuk secara resmi mengakui pemerintahan Taliban.
Photo Credit: Kerumunan dan kepanikan warga Afghanistan yang ingin eksodus dari negara tersebut karena merasa takut setelah dikuasai oleh Taliban di bandara saat tentara AS berjaga di Kabul pada 16 Agustus. WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images
