Telegraf – Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyatakan, terdapat sanksi bagi masyarakat yang masih nekat melakukan perjalanan selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021.
Wiku mengatakan, aparat akan menahan kendaraan dari masyarakat yang bepergian tanpa surat negatif Covid-19 maupun surat izin pelaku perjalanan.
“Penahanan kendaraan selama masa larangan mudik oleh Polri bagi kendaraan travel gelap atau pelat hitam,” kata Wiku dalam keterangan resminya terkait perkembangan situasi Covid-19 dari kantor presiden, Kamis (06/05/2021).
Wiku mengatakan, mobil angkutan barang yang dipakai untuk mudik juga tidak akan luput dari sanksi. Polri akan menyita mobil tersebut dan memberkan sanksi denda kepada pemiliknya, termasuk dikeluarkan dari jadwal pelayanan.
Kerumunan Pemudik di Sultra, Satgas Daerah Diminta Ambil Tindakan Tegas
Sedangkan, perusahaan angkutan umum dan badan usaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) yang melanggar akan mendapatkan sanksi larangan beroperasi selama periode Idul Fitri mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13/2021.
“Untuk penumpang akan diberikan sanksi berupa pengembalian ke wilayah asal perjalanan. Bagi siapa pun yang berani melanggar kebijakan ini maka harus siap dengan konsekuensinya,” jelasnya.
Wiku menambahkan, Satgas sampai saat ini sudah menerima banyak laporan dan temuan di lapangan tentang penumpukan masyarakat yang memakai transportasi umum, telantar di penyekatan karena tidak memenuhi syarat perjalanan. Penumpukan itu menimbulkan kerumunan dan beberapa orang terlihat tidak memakai masker.
“Mohon kerja sama perusahaan para angkutan umum untuk mengembalikan lagi para penumpang ke tempat asal perjalanan dan bagi petugas perjalanan mohon tidak segan-segan menindaklanjuti pelanggaran dengan hukum berlaku,” pungkasnya.
Photo Credit: Kendaraan para pemudik yang dicegat oleh petugas disuruh kembali untuk putar balik. FILE/TMC Polda
