Telegraf – Sistem birokrasi yang transparan, akuntabilitas, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan hal yang mutlak dijalankan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk oleh Kementerian Perindustrian.
Guna mewujudkan birokrasi yang bersih KKN tersebut, Kemenperin terus berupaya mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di seluruh satuan kerja (satker) satker yang ada.
Upaya tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mempertahankan birokrasi yang bersih, produktif, dan akuntabel.
“Upaya itu tentunya sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik,” kata Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhan di Jakarta, Selasa (02/03/2021).
Menurutnya, perbaikan birokrasi bersih, produktif dan akuntabel dengan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, akan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.
“Contohnya, Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya, salah satu satker teknis di lingkungan Kemenperin yang memperoleh predikat WBK di 2018 dan predikat WBBM pada 2020,” tuturnya.
Beberapa waktu lalu, Masrokhan melakukan kunjungan kerja ke Baristand Industri Surabaya untuk memantau pengembangan inovasi dalam pelayanan, pengujian produk dan desain produk elektronik.
Hal ini dapat meningkatkan pengembangan industri elektronik dan mampu menjadi success story peraihan predikat WBK dan WBBM serta dapat ditransfer ke unit kerja lain.
“Dengan semakin banyaknya unit kerja di Kemenperin mengikuti jejak Zona Integritas sebagai miniatur Reformasi Birokrasi dan Good Governance, hal ini tentunya akan menjadi pondasi Kemenperin dalam membangun industri tangguh,” paparnya.
Masrokhan menambahkan, peningkatan pengelolaan informasi publik juga dapat mendorong sentimen positif terhadap industri dan produk elektronik dalam negeri.
“Kemenperin terus memacu pertumbuhan industri yang kuat. Program-program prioritas mampu mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi, dengan industri sebagai roda penggerak utamanya,” imbuhnya.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi mengapresiasi capaian satker Kemenperin, terutama yang memperoleh predikat WBBM pada 2020.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada satker yang mencapai predikat WBBM, karena hal ini mendorong satker lainnya untuk mencapai predikat tersebut dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel,” ujar Doddy.
Implementasi Diimbangi Penguatan dan Pengawasan
Sementara itu, Kepala Baristand Industri Surabaya, Aan Eddy Antana menyatakan, pencapaian predikat WBBM adalah suatu prestasi yang diperoleh berkat dukungan semua pihak terutama seluruh pegawai di Baristand Industri Surabaya, Pimpinan Kemenperin Pusat khususnya di Inspektorat Jenderal, dan para pelanggan.
“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Baristand Industri Surabaya hingga mampu mencapai predikat WBBM,” ungkapnya.
Baristand Industri Surabaya senantiasa akan menjaga konsistensi penerapan Zona Integritas hingga level staf, peningkatan inovasi, serta kegiatan-kegiatan lain untuk mempertahankan kualitas layanan dan predikat WBBM.
“Manfaat kegiatan ini tentunya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan industri,” tandasnya.
Photo Credit: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. FILE/Kemenperin
