Telegraf – Kabar bagus dari pemerintah untuk para guru honorer. Pemerintah membuka kesempatan bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2) tanpa batasan usia untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.
Seleksi ini terbuka bagi guru honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak mengajar.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan tidak membatasi jumlah peserta dan tidak ada prioritas dalam seleksi. Kebijakan ini bukan “pengangkatan satu juta guru honorer” melainkan seleksi massal.
Semua guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta berkesempatan mengikuti tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada 2021.
“Jadi tidak ada lagi prioritas, siapa yang lebih duluan. Semuanya boleh mengambil tes, yang lulus boleh menjadi P3K,” kata Nadiem saat keterangan pers di Kantor Presiden secara virtual pada Rabu (25/11/25).
Nadiem mengatakan tes akan dilaksanakan secara online. Jadi semua guru honorer bisa mengikuti asalkan memenuhi kriteria menjadi peserta. Termasuk yang telah berusia di atas 35 tahun berkesempatan mengikuti seleksi. Lebih lanjut Mendikbud menegaskan tidak ada golongan atau kelompok yang diprioritaskan untuk menjadi P3K pada tahun 2021. Bahkan kalau gagal di tes pertama, bisa mengulang di tes kedua atau ketiga.
Mendikbud Nadiem menegaskan penerimaan ASN PPPK bukan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi PPPK, tetapi seleksi massal.
“Tetapi tolong diingat lagi masyarakat, ini bukan pengangkatan 1 juta guru menjadi P3K. Ini adalah seleksi massal. Yang akan diangkat menjadi P3K, adalah berapa yang lulus dari itu. Kalau yang lulus cuma 100 ribu, ya 100 ribu yang jadi, kalau yang lulus 500 ribu, maka 500 ribu yang akan diangkat jadi P3K,” tegas Nadiem.
“Jadi saya harus mengubah pola pikirnya, sudah tidak ada dahulu-dahuluan lagi. Semuanya bisa mengambil, pada 2021, bahkan bukan cuma sekali. Mereka bisa mengambil totalnya tiga kali mengambil, jadi kalau gagal, bisa mencoba lagi,” lanjut Nadiem.
Kemendikbud tidak mengendurkan standar lulus tes PPPK karena untuk menjaga kualitas para guru, hal ini dilakukan untuk kebaikan anak didik. Untuk itu, Kemendikbud menyediakan pembelajaran online secara mandiri. Para calon peserta juga diberi kesempatan mengasah kemampuannya agar memiliki peluang lulus seleksi jadi lebih tinggi.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni, mendukung penuh pelaksanaan seleksi rekrutmen guru PPPK. Kemendagri minta kepada pemerintah daerah segera melakukan pemetaan dan penghitungan terkait guru PPPK yang dibutuhkan.
“Pemerintah daerah diharapkan untuk segera memetakan kebutuhan. Kami akan membuatkan rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri baru tentang gaji dan tunjangan PPPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020,” tegasnya.
Sementara Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Nasional, Suharmen mengatakan jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja PPPK, paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi, dan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian. Pihaknya memastikan pelaksanaan seleksi guru PPPK akan dilaksanakan secara tranparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi.
