Telegraf, Jakarta – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang memperluas akselerasi partisipasi pribumi dan pengusaha pribumi dalam distribusi ekonomi nasional.
Ketua Umum DPP HIPPI, Suryani Motik mengatakan bahwa adalah amanat konstitusi UUD 1945 untuk menyusun ekonomi Indonesia merdeka.
Perintah menyusun atau restrukturisasi sistem ekonomi Indonesia merdeka setelah penghancuran sistem ekonomi kolonial dalam tugas seluruh elemen bangsa.
Sistem ekonomi kolonial ditandai oleh penguasaan sumberdaya ekonomi Indonesia mencapai 80 persen di tangan bangsa Eropa, hanya 10 persen di tangan golongan Timur Jauh dan 10 persen di tangan mayoritas rakyat Indonesia.
“Jadi merombak struktur agar yang 85 persen bisa menguasai 80 persen sumberdaya ekonomi adalah perintah konstitusi. Oleh karena perintah konstitusi, maka imperatif harus dilaksanakan pemerintah.”
“Menyusun sistem ekonomi yang mencerminkan keadilan distribusi sumberdaya ekonomi bangsa Indonesia. Adalah tugas dari negara untuk menyusun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita ekonomi Indonesia Merdeka,” ujar Suryani Motik di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (12/09/19).
Sementara itu Ketua DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang memandang harus ada perlakuan khusus untuk mengejar ketertinggalan alokasi sumberdaya tersebut.
Sebab itu, HIPPI akan merumuskan usulan-usulan kepada pemerintahan Jokowi untuk mengejar ketertinggalan pribumi dalam distribusi sumberdaya ekonomi ini.
“Sebagai contoh, dominasi impor beberapa komoditas penting kebutuhan pokok rakyat banyak, hampir tidak melibatkan penguasa pribumi. Padahal, dimasa Bung Karno tahun 1950, ada kebijakan ekonomi Benteng, untuk mengikutsertakan pengusaha pribumi dalam impor barang-barang kebutuhan khususnya komoditas penting kebutuhan pokok,” tutur Sarman Simanjorang.
Ketua DPW HIPPI Jakarta Pusat, Fauzan Fadel Muhammad menambahkan, selain masukan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, pihaknya juga akan melakukan advokasi penyadaran konstitusional kepada masyarakat dan khususnya pengusaha pribumi anggota HIPPI untuk memperjuangkan amanat konstitusi. (Red)
Photo Credit : Diskusi ekonomi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2019). TELEGRAF/Alkadrie Elhamdowi
