Telegraf, Depok – Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali menegaskan bahwa Indosat tidak perlu dibeli lagi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Rhenald meminta pembicaraan soal membeli kembali Indosat dihentikan.
Hal tersebut dikatakan oleh Rhenald bukan tanpa alasan, pasalnya memang tidak tepat untuk kembali membeli Indosat saat ini karena menurut Rhenald, Indosat tidak lagi menguntungkan bagi Indonesia, selain itu pembelian kembali Indosat juga melanggar undang-undang yang menyatakan bahwa pemerintah hanya boleh memiliki satu BUMN di bidang telekomunikasi. Saat ini pemerintah sudah memiliki PT Telkom sebagai BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi.
Diungkapkan oleh Rhenald, jangan sampai muncul kembali desakan membeli Indosat hanya karena masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah memasuki tahap akhir.
“Janji Presiden kan waktu itu bisa dibeli jika perekonomian bertumbuh sebesar tujuh persen dan harganya wajar. Kalau pemerintah didesak desak begini untuk membeli Indosat maka harganya pasti jadi mahal dan negara hanya akan rugi,” ujar Rhenald di Auditorium Gedung I Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat dalam acara diskusi buku “Di Balik Reformasi 1998” yang ditulis oleh Laksamana Sukardi, Selasa (07/11/18).
Indosat saat ini sudah tidak menguntungkan bagi negara. Perusahaan ini diketahui juga sudah lama tidak membagi dividen. “Soft skill-nya sudah tidak ada, expert-nya juga sudah tidak di sana. Dulu Indosat itu pabriknya para eksekutif tetapi saat ini para eksekutif sudah tidak terdengar lagi,” ujar Rhenald.
Bila ada pihak yang mengatakan alasan pembelian kembali Indosat wajib dilakukan adalah karena keamanan negara, maka, kata Rhenald, hal itu sangat tidak beralasan.
“Satelitnya juga bukan kita yang buat. Yang punya big data itu Google. Mereka tahu semua rekaman data pribadi kita. Jadi kalau alasannya keamanan negara menurut saya sangat tidak tepat,” kata Rhenald.
Sementara itu, Laksamana Sukardi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara BUMN pada Kabinet Gotong Royong mengungkapkan, dalam penjualan saham PT Indosat, walau payung hukumnya sudah sangat kuat tetapi masih ada saja politikus yang menjadi pimpinan lembaga tinggi negara yang bersuara sumbang saat privatisasi dilakukan. Sebagai Menteri BUMN saat itu, Laksamana Sukardi mengaku menjadi korban berbagai hujatan, penyesatan publik dan tuduhan yang merusak nama baiknya.
“Sangatlah tidak mungkin seorang Laksamana Sukardi mengambil keputusan seorang diri dalam melaksanakan program privatisasi meski saya ketika itu menjabat Menteri Negara BUMN yang mendapat mandat dari presiden. Setiap pelaksanaan privatisasi BUMN dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani presiden,” papar pria yang akrab disapa Laks ini saat berbicara dalam acara diskusi buku “Di Balik Reformasi 1998” yang dia tulis.
Laksamana Sukardi berharap buku yang dia tulis dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi seluruh kalangan terutama para mahasiswa yang harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas.
“Membaca buku itu penting. Kita semua jangan hanya suka baca Twitter saja tapi juga harus banyak membaca buku. Sebab buku ini abadi. Jangan lupakan pentingnya buku untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan kita,” ungkap Sukardi. (Red)
