Telegraf, Jakarta – Kementerian Perindustrian RI terus berupaya mengembangkan pendidikan vokasi industri melalui berbagai strategi, antara lain menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Salah satu kerjasama yang dibangun adalah antara industri dengan institusi pendidikan melalui penyelenggaraan workshop untuk memperkenalkan model Dual Vocational Education and Training (D-VET) system dan mendorong pelaku pendidikan tinggi vokasi dan industri di Indonesia mengadopsi sistem tersebut.
“Workshop ini bertujuan untuk memperkenalkan pendidikan dual system ke industri, asosiasi dan politeknik-politeknik lain yang berkenan untuk mengaplikasikannya. Ini merupakan langkah untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi agar bisa berkontribusi kepada industri, dan sebaliknya, sehingga terjadi transfer of technology di bidang pendidikan dan pelatihan,” kata Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Harjanto saat membuka Workshop Introduction of APII yang diselenggarakan atas kerja sama Kemenperin RI dengan Association of Polytechnics and Industry Indonesia (APII) atau Perkumpulan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Industri Indonesia (PERKASI) di Jakarta, Selasa (04/04/2017).
Dalam workshop tersebut, APII diminta untuk menyosialisasikan praktek-praktek yang diterapkan di kampus politeknik kepada perwakilan sekolah vokasi, pimpinan perusahaan dan asosiasi industri, serta lembaga pemerintah terkait. Praktek pendidikan yang dilakukan oleh politeknik-politeknik anggota APII ini mengacu pada D-VET system yang diterapkan oleh beberapa negara, salah satunya Swiss.
“Swiss merupakan negara yang cukup lama menerapkan D-VET system dan telah membuktikan sebagai negara dengan tingkat pengangguran pekerja muda yang rendah dan mencapai produktivitas yang tinggi,” jelas Harjanto. Berdasarkan The Global Competitiveness Index 2016-2017 Rankings (World Economic Forum), Swiss mampu menempati posisi puncak selama beberapa tahun terakhir, sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke-41 dari 138 negara.
Pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri (link and match SMK dengan industri) Wilayah Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu, telah dilakukan penandatangan Letter of Intent antara Kemenperin dengan Pemerintah Swiss yang merefleksikan keinginan kuat kedua pihak untuk mengembangkan D-VET System di Indonesia guna menjawab kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri manufaktur.
Head of Economic Development Cooperation (SECO) Kedutaan Besar Swiss di Indonesia Martin Stottele menyampaikan, kolaborasi pendidikan dengan industri diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Untuk mengembangkan pendidikan vokasi industri di Indonesia, Pemerintah Swiss memberikan bantuan senilai sekitar SFr 500 Ribu, salah satunya dalam bentuk bantuan konsultasi. “Lama kerjasamanya sekitar tiga hingga empat tahun namun ada kemungkinan diperpanjang mengingat pendidikan teknik memerlukan waktu lama,” ujar Stottele.
APII berdiri pada 3 November 2015 melalui MoU antara empat sekolah politeknik, yaitu Politeknik ATMI Cikarang, Politeknik ATMI Solo, Politeknik Manufaktur Bandung, dan Politeknik Manufaktur ASTRA, dengan SITECO-Swiss yang disaksikan oleh Kemenristek Dikti. Tujuan APII adalah untuk meningkatkan keterlibatan industri secara bertahap dalam pendidikan kejuruan, yang akhirnya akan membuat industri sebagai penggerak model pendidikan kejuruan ganda. “Harus disadari bahwa politeknik berpotensi besar menyiapkan dan menyediakan pelayanan pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh industri,” ujar Harjanto.
Dalam jangka panjang, APII menyediakan pula serangkaian layanan kepada politeknik dan industri, antara lain program kursus industri, pemagangan, dan pengembangan sekolah secara komersial. Nantinya, diharapkan APII menjadi organisasi mandiri setelah saat ini di bawah bimbingan SITECO.
Ketua APII Agus Sriyono menyampaikan, saat ini, mahasiswa politeknik jumlahnya hanya lima persen dari jumlah mahasiswa di universitas. Padahal, berkaca dari Swiss, pendidikan vokasi lebih diminati dari universitas dan industri merupakan aktor penting yang berperan dalam model pendidikan ini. “Berdirinya APII dimaksudkan untuk membentuk komunitas politeknik yang menerapkan dual system yang terpola dengan baik,” ujar Agus.
Ia mencontohkan, dengan mekanisme yang baik, siswa politeknik bisa lebih mudah mendapatkan tempat magang di industri. Sedangkan keuntungan bagi industri adalah mendapatkan tenaga kerja yang siap dididik menjadi terampil serta bisa bekerjasama dengan politeknik untuk menyelenggarakan pelatihan yang bersifat practical.
Kemenperin berharap asosiasi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan vokasi dengan industri mampu mengatasi kesenjangan antara permintaan tenaga kerja industri dan kemampuan SDM yang tersedia karena kurangnya keterkaitan antara industri dengan sekolah selama ini. “Kita berharap politeknik dapat mengisi target kebutuhan satu juta tenaga kerja dari pendidikan vokasi, terlebih saat ini Menperin sedang meninjau ulang kebijakan industri untuk diarahkan ke industry 4.0, yang juga akan mengubah kebutuhan SDM,” jelas Harjanto.
Ditambahkan Harjanto, industry 4.0 akan membuka peluang-peluang lapangan kerja baru. Namun, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi politeknik untuk mencetak SDM berkualifikasi yang dapat menjadi bagian yang terintegrasi dengan global value chain. “Untuk itu, politeknik harus berintegrasi dengan konsep baru,” paparnya.
Harjanto menjelaskan, Kemenperin akan memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi penyelenggara pendidikan vokasi melalui workshop, seminar, pelatihan teknis dan magang industri. Kemudian, dilakukan juga pelatihan bagi tenaga pengajar bidang vokasi industri, penyetaraan standar kualifikasi tenaga kerja industri, serta pengembangan fasilitas dan teknologi pembelajaran pendidikan vokasi industri.
Kebijakan Prioritas
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah menyampaikan kebijakan prioritas industri nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, salah satunya adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui vokasi industri. “Kami menargetkan penciptaan satu juta SDM tersertifikasi kompetensi pada 2019 lewat program link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan industri,” jelasnya.
Khusus untuk program penguatan SDM industri melalui pendidikan vokasi, Kemenperin akan meluncurkan kembali program pendidikan vokasi industri untuk wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, setelah sukses diluncurkan di wilayah Jawa Timur akhir bulan lalu. “Ditargetkan, tahap kedua ini akan dilakukan kerja sama antara 368 SMK dengan 108 industri. Secara bertahap nanti juga dilakukan di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Utara pada tahun ini,” imbuhnya.
Berdasarkan perhitungan Kemenperin, dengan rata-rata pertumbuhan industri sekitar 5-6 persen per tahun, dibutuhkan lebih dari 500-600 ribu tenaga kerja baru per tahun. Kemenperin menargetkan dapat menghasilkan pekerja kompeten yang tersertifikasi sebanyak 220 ribu orang di tahun 2017. Upaya ini untuk mencapai satu juta tenaga kerja kompeten hingga tahun 2019 sesuai kebutuhan dunia industri.
Menurut Airlangga, program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi era industry 4.0. “Kami harapkan program ini akan memperbaiki keterampilan tenaga kerja di Indonesia sehingga mereka punya daya saing lebih. Kami juga menginginkan mereka diperkenalkan dengan industry 4.0 sehingga ke depannya pekerja kita tidak gagap teknologi,” paparnya. (Red)
