Telegraf, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan berhentinya PT Freeport memproduksi konsentrat pasti akan berpengaruh terhadap sahamnya, saham akan jatuh, dalam hal ini Sri Mulyani menegaskan tidak ada yang disebut kalah atau menang, kalau terus menerus akan menuju ke hal yang sifatnya negative pasti akan berefek bukan saja kepada Negara Republik Indonesia (RI) tetapi juga kepad PT Freeport.
Hal itu diungkapkan usai melakukan penandatanganan dan nota kesepahaman pengusahaan dan penjaminan proyek jalan tol, di Kementrian Perekonomian Lapangan Banteng Jakarta, Rabu (22/2/17).
“Kegiatan ekonomi itu penting bagi Indonesia khususnya papua tapi juga bagi Freeport, Freport adalah perusahaan publik kalau berhenti produksinya Freeport juga akan jatuh sahamnya dalam hal ini tidak ada yang disebut menang atau kalah kalau kita mau terus menerus akan menuju kepada hal yang sifatnya negative pasti tidak hanya buruk kepada kita tapi juga akan buruk kepada PT Freeport sendiri,” ujarnya.
PT Freeport menghentikan produksinya dikarenakan belum adanya titik temu antara Freeport dan Pemerintah RI mengenai perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Sri Mulyani menerangkan kita harapkan didalam prooses transisi yang sudaah kita sepakati bisa dibuat suatu proposal yang saling rasional untuk dilihat bersama, kami Kementrian Keuangan dan Kementrian ESDM berkoordinasi untuk melihat disatu sisi dimana Undang Undang (UU) memandatkan pemerintah untuk melakukan pengaturan kembali pengelolaan tentang mineral dan batupara di Indonesia.
Dengan sepirit lanjut Sri Mulyani bahawa UU dimanfaatkan seluruh pertambanganya secara baik untuk generasi yang akan datang dari kepentingan Nasional dan dari sisi kemampuan menciptakan investasi kesempatak kerja ekspor industry hilir maupun dari sisi penerimaan negara.
Sri Mulyani menegaskan tidak ada lagi negosiasi yang sifatnya tertutup dan tidak transparan, kita ingin mengikuti peraturan yang ada didalam UU dan menjelaskan kepada seluruh investor sehingga mereka tidak mempresepsikan bahwa pemerintah mencoba menghalang halangi karena semua sudah di tuangkan di dalam UU secara penuh.
Yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakan Indonesia bahwa UU itu menjadi pegangan bagi pemerintah dan juga menjadi perhitungan kepada seluruh investor yang akan berinfestasi di Indonesia, dan saling menjaga kepentingan bersama yaitu pemerintah Indonesia khususnya masyarakan Indonesia dan para investor, tutupnya.
Ditemui ditempat yang sama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pengaruh ekspor pasti ada tapi itu hanya sementara, tapi jangan terlalu dirisaukan, proses sedang berjalan, dan sudah disampaikan kepada Freeport suatu aturan yang bisa menjaga keberlanjutan ekonomi, tetapi disaat yang sama tetap menjaga konsistensi dengan peraturan perundang undangan. (Red)
Foto Credit : Atti Kurnia
