Telegraf, Jakarta – World Bank, Global Governance Index, 2018, menyebutkan dalam rentang nilai 0 sampai 100, skor Indonesia berada di peringkat kelima dengan angka 54,8. Lebih rendah dari Thailand yang 67 dan sedikit lebih tinggi dari Vietnam 53. Pemerintah pun melakuan percepatan reformasi birokrasi demi mencapai target peringkat 10 besar dunia pada 2034 dalam Indeks Efektivitas Pemerintah.
Demikian dipaparkan Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho, dalam acara diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Evaluasi Reformasi Birokrasi”, yang berlangsung di Ruang Auditorium Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (08/08/19).
Diketahui, saat ini profil ASN, menurut Yanuar, tidaklah ideal. Pasalnya, sambung dia, dari total 4,28jt ASN, kelompok jabatan fungsional administrasi umum 1,67jt (39%), berdasarkan data Kemenpan, 2018. Sedangkan demografi usia aging dengan modus 51 tahun, menurut Yanuar, sebesar 20.36%.
“Artinya dalam 10 tahun ke depan mereka pensiun, kinerja turun, sulit beradaptasi. Seiring itu, belum terimplementasinya manajemen talenta ASN (talent pool dan talent management), pola karir dan penghasilan berbasis sistem merit, menyebabkan buruknya redistribusi ASN,” tuturnya.
Mengapa manajemen talenta ASN belum optimal? Yanuar menjelaskan, ada dua hal yang menjadi alasan. Yakni, pertama, belum optimalnya aturan pelaksana UU ASN terkait manajemen talenta. Dan kedua, belum kuatnya implementasi Grand Design ASN berbasis merit. Demi mempercepat optimalisasi manajemen talenta ASN, Yanuar mengungkapkan, di antaranya lewat penerbitan PP 30/2019.
“Itu merupakan peraturan pemerintah pertama yang ditandatangani Presiden Jokowi pasca terpilih kembali menjadi Presiden. PP ini mengatur penilaian kinerja PNS yang menjadikan kinerja sebagai jangkar yang menentukan pola karir dan remunerasi ASN ke depan. Hal ini penting untuk melengkapi talent map ASN (potensi dan kinerja),” katanya.
Lebih dari itu, Yanuar mengatakan, menjadikan penguatan sistem merit menjadi salah satu aksi di dalam Stranas Pencegahan Korupsi. Hal ini selain untuk manajemen talenta ASN, kata dia, juga dimaksudkan untuk mencegah jual beli jabatan khususnya dalam promosi, mutasi dan demosi JPT.
“Upaya yang bisa dilakukan, antara lain, penerbitan PP Gaji Tunjangan Fasilitas, penerbitan aturan pelaksana PP penilaian kinerja, penguatan big data ASN terintegrasi pusat dan daerah dalam perencanaan dan evaluasi peta jabatan ASN, penyusunan mekanisme talent pool dan revitalisasi mendasar sistem diklat ASN, implementasi single salary system dan mekanisme pensiun fully funded, Implementasi golden shakehand untuk mempercepat rejuvinasi ASN, penguatan mekanisme penilaian kinerja ASN berbasis Outcome Kinerja Organisasi, dan percepatan implementasi PPPK bagi diaspora untuk menjadi ASN,” katanya.
Dari situ, Yanuar mengatakan, diharapkan ada kondisi penguatan skema manajemen talenta nasional untuk ASN berbasis Big Data dan teknologi informasi pada tahun 2022. Selanjutnya, proporsi jabatan fungsional umum ke depan tidak lebih dari 10%, jabatan fungsional tertentu ditingkatkan menjadi minimal 40% dari total ASN. Semaksimal mungkin menekan angka low performance dan low competence ASN mendekati 0% pada tahun 2029.
“Peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola birokrasi yang antara lain dilihat dari Indeks Efektivitas Pemerintah. Target Indonesia adalah berada di peringkat 10 besar dunia pada tahun 2034,” pungkasnya. (Red)
Photo Credit : World Bank, Global Governance Index, 2018, menyebutkan dalam rentang nilai 0 sampai 100, skor Indonesia berada di peringkat kelima dengan angka 54,8. GETTY IMAGES
