Telegraf, Jakarta – Komisioner KPU Pramono Tanthowi Ubaid menegaskan bahwa mahar politik merupakan tindakan manipulatif yang merusakkan semua proses kaderisasi dan pendidikan politik yang dilakukan partai politik. Pasalnya, di dalam mahar politik, upaya mendapatkan dukungan atau rekomendasi dilakukan secara ilegal.
“Mahar politik merupakan tindakan manipulatif, karena menerobos semua proses kaderisasi dan pendidikan politik. Ini merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam pemilu. Karena di dalamnya ada upaya mendapatkan dukungan politik untuk menjadi kandidat secara tidak legal,” kata Pramono di Jakarta, Kamis (18/01/2018).
Seharusnya, kata Pramono dukungan politik seorang kandidat didapatkan melalui proses yang wajar, yakni melalui seleksi internal di antara kader-kader terbaik partai politik. Menurut dia, seleksi ibi juga dihasilkan melalui proses kaderisasi yang berjenjang dan sistematis.
“Sehingga parpol dapat menjalankan fungsinya secara optimal di dalam rekrutmen dan kaderisasi calon-calon pemimpin, pencalonan dalam kontestasi elektoral dan pendidikan politik,” tutur dia.
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. Menurut Fritz, mahar politik menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi masa depan parpol dan demokrasi.
“Mahar politik jelas merusak sistem yang sudah dibangun parpol, yaitu sistem kaderisasi dan pendidikan politik untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas, berkapasitas dan berintegritas,” kata dia.
Tak hanya itu, lanjut dia, mahar politik merusak kader parpol itu sendiri. Kader-kader parpol yang telah berjuang berdarah-darah membangun partai, akhirnya tersingkir karena kalah modal dengan kandidat lain yang non-kader.
“Mahar politik juga merugikan masyarakat pemilih karena masyarakat harus memilih kandidat yang tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan parpol menyodorkan kandidat yang jumlahnya terbatas,” pungkasnya. (Red)
