Telegraf, Malang – Sedikitnya 5.000-10.000 sekolah negeri dan swasta pada tahun ini mendaftarkan diri untuk menerapkan sistem “Full Day School” yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendy pertengahan tahun ajaran 2016.
“Sebenarnya pada tahun ini pagu sekolah yang ditargetkan bisa menerapkan sistem full day school hanya 1.200 hingga 1.500 sekolah, namun yang mendaftar dan siap menerapkannya mencapai 5.000 hingga 10.000 sekolah, baik negeri maupun swasta,” kata staf khusus Mendikbud bidang komunikasi publik, Nasrullah di sela Focus Groups Discussion (FGD) Penguatan Media dalam Mensosialisasikan Kebijakan Mendikbud di Malang, Jawa Timur, Sabtu, (18/03/2017).
Ia mengakui konsekuensi diterapkan dull day school tersebut harus ada penambahan fasilitas di lingkup sekolah. Penambahan fasilitas umum dis keolah tersebut menggunakan dana hibah untuk penguatan karakter. Namun demikian, kucuran dana tersebut tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan masih diverifikasi.
Pada awal penerapan full day school tahun lalu, lanjutnya, sekolah-sekolah yang menjadi percontohan sebanyak 540 sekolah tersebut mendapatkan dana hibah murni. “Targetnya tahun 2019, seluruh sekolah negeri maupun swasta sudah menerapakan full day school tersebut,” katanya.
Menyinggung banyaknya keluhan orang tua karena dalam penerapan full day school hari Sabtu libur dan anak-anaknya lebih banyak bermain di luar rumah, Nasrullah mengatakan memang diperlukan kerja sama antara orang tua dan pihak sekolah.
“Jangan karena sudah full day school, anak-anak libur terus dibiarkan tanpa ada pengawasan. Tujuan dari full day school ini, di antaranya agar orang tua dan anak-anak memiliki waktu bersama (family time) dan itu tidak harus berbiaya mahal, apa yang dilakukan dan dikerjakan orang tua bisa dikerjakan bersama anak-anak,” katanya.
Sementara itu, dalam FGD tersebut Nasrullah mengemukakan ada empat program prioritas Kemendikbud yang bakal dituntaskan adalah meningkatkan pendidikan yang berkeadilan melalui Program Indonesia Pintar dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang didistribusikan bagi 1,6 juta anak, termasuk di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3D).
“Rasio guru dan siswa pun juga tidak merata dan rata-rata guru menumpuk di Jawa atau di lokasi tertentu. Oleh karena itu dalam waktu dekat akan dilakukan, Gerakan literasi di Sekolah, ” urainya.
Prioritas kedua adalah penguatan pendidikan karakter, selanjutnya adalah meningkatkan tenaga kerja terampil melalui revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan. Untuk penguatan vokasi tersebut, ditargetkan ada 50 SMK Kelautan, 50 SMK Pariwisata, 100 SMK Pertanian, 220 Techmo Park, dan 1.540 SMK bekerja sama dengan industri.
Dan, prioritas keempat adalah literasi. “Indonesia terlambat empat tahun dalam bidang literasi ini. Contohnya, literasi yang saat ini digunakan kelas 12 (3 SMA) seharusnya digunakan siswa kelas 8 (2 SMP). (Red)
