Telegraf, Jakarta – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kebijakan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek infrastruktur pemerintah sudah terlambat dilakukan. Akibatnya, korban kecelakaan menjadi semakin banyak.
Terakhir, cetakan beton Tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu (Becakayu) ambruk di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, dekat Gardu Tol Kebon Nanas. Atas kejadian itu, enam orang mengalami luka ringan dan dilarikan ke RS UKI Cawang, sedangkan seorang lain mengalami luka berat dan dibawa ke RS Polri Kramatjati.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengungkapkan, pada 6 Februari lalu, tak lama setelah kejadian ambruknya perimeter underpass Bandara Soekarno-Hatta yang memakan satu korban jiwa, pihaknya telah meminta pemerintah untuk melakukan moratorium.
Pada 20 Februari lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah akan mengevaluasi proyek infrastruktur layang (elevated) di seluruh Indonesia menyusul ambruknya bagian pencetakan beton pada tiang pancang Tol Becakayu.
Rencananya, proyek-proyek tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari desain, standar operasional prosedur (Standard Operational Procedure/SOP), metodologi kerja, sumber daya manusia (SDM), peralatan proyek, termasuk pengawas proyeknya. Selama proses evaluasi berlangsung praktis kegiatan konstruksi terhenti.
“Menteri PUPR sudah benar melakukan moratorium, tetapi sudah terlambat,” ujar Azam, (24/02/2018).
Hingga kini, lanjut Azam, sudah ada 14 kecelakaan kerja yang berkaitan dengan proyek infrastruktur sejak pertengahan 2017. Kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh kesalahan teknis dan lemahnya pengawasan. Hal ini, menurut Azam, sebenarnya telah bisa diprediksi mengingat Indonesia belum memiliki pengalaman untuk membangun proyek infrastruktur dalam skala besar dan masih memiliki keterbatasan dalam hal SDM. (Red)
