Telegraf, Jakarta – Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard AM Haloho mempertanyakan progres pemanggilan aktor kunci peristiwa kerusuhan 1997-1998 yang menewaskan banyak korban Mahasiswa, yakni Prabowo Subianto.
“Kami mau mempertanyakan dalam proses perjalannya Komnas HAM berusahan melakukan pemangggilan kepada jenderal Prabowo, tapi sampai hari ini belum pernah terlaksana. Padahal keterangan jenderal Prabowo dalam kerusuhan Mei sangat penting,” kata Bernard saat ditemui staf Komnas HAM, Senin (10/12/2018).
“Kami mau mendengar sejauh mana penyelidikan komnas HAM yang sudah dilakukan sejak lama dan sejauh ini perkembangannya seperti apa,” imbuhnya.
Bagi Bernard, salah satu konsentrasi Rumah Gerakan 98 adalah bagaimana mendorong seluruh instansi terkait agar dapat segera menuntaskan kasus tersebut. Apalagi kata Bernard, ia bersama dengan para Aktivis 98 adalah pelaku sejarahnya dan hari ini juga bertepatan dengan Hari HAM Internasional yang bisa menjadi refleksi dari Komnas HAM secara kelembagaan.
“Kami dari aktivis mahasisswa 98, agenda krusial kami adalah penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di rezim orba. Ini berkaitan dengan interaksi kami langsung pada peristiwa itu,” terangnya.
“Kami secara langsung atau tidak langsung terlibat di dalamnya karena kami ada di lapangan waktu itu,” lanjutnya.
Maka dari itu, ia pun mendesak agar upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat tersebut segera dituntaskan agar tidak berlarut-larut.
“Kami minta Komnas HAM lebih keras lagi suarakan pesoalan HAM yang kami minta ada tindaklanjut lebih konkret,” tegasnya.
Terakhir, mereka pun mempertanyakan mengapa dokumen kasus pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat tahu 1997-1998 yang diajukan Komnas HAM selalu ditolak oleh Kejaksaan Agung.
Apalagi alasan penolakan yang diterimanya lantaran berkas Komnas HAM masih banyak persoalan, salah satunya adalah kejelasan dokumen pemanggilan Prabowo Subianto.
“Itu yang mau kami tanyakan juga ke Komnas HAM nanti,” tandas Bernard usai lakukan pertemuan itu.(sh)
