Swasembada Beras seperti Masa Orba Bisa Dirintis Kembali

Swasembada Beras seperti Masa Orba Bisa Dirintis Kembali

“Tetapi masih ada beberapa cita-cita ideal almarhum yang belum tercapai. Upaya meneruskan keinginan yang pak Harto (alm.Soeharto) jalankan harus dengan kendaraan politik,”

Swasembada Beras seperti Masa Orba Bisa Dirintis Kembali


Telegraf, Jakarta – Simpul ekonomi politik, yakni two sides of the coin atau dua sisi mata uang untuk pencapaian Indonesia dalam hal swasembada beras. Sama seperti masa pemerintahan Orde Baru (Orba), program swasembada beras berhasil dirintis oleh mantan presiden, alm. Soeharto. “Tetapi masih ada beberapa cita-cita ideal almarhum yang belum tercapai. Upaya meneruskan keinginan yang pak Harto (alm.Soeharto) jalankan harus dengan kendaraan politik,” Neneng A. Tutty dari Laskar Merah Putih mengatakan kepada Telegraf.

Beberapa hal positip dari pembangunan ekonomi Orba secara umum antara lain pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor pertanian. Prestasi luar biasa dicapai dari pengembangan sektor pertanian yakni pengubahan status dari importer terbesar menjadi eksportir beras terbesar. Indonesia berhasil swasembada pangan pada tahun 1980-an. “Itu (swasembada pangan) ibaratnya icon pak Harto. Indonesia sampai bisa memberi bantuan ke luar negeri. Kegiatan penanaman (pangan) dimana-mana.”

Sehingga simpul ekonomi politik melalui penerapan Revolusi Agraria. Upaya tersebut berhasil meningkatkan produksi pangan. Kemajuan ekonomi dicapai melalui komitmen besar yakni legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Stabilitas ekonomi merupakan target yang harus dicapai. Arah dan pola pembangunan ekonomi masa Alm. Soeharto dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Program tersbut terlaksana sampai pada Pelita VII (tahun 1996). “Program Repelita menukik pada ekonomi kerakyatan. Hal tersebut terlihat nyata dari keberhasilan Indonesia menjadi negara swasebada beras.”

Sementara itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa) sudah memproyeksikan kab. Merauke Papua sebagai lumbung beras. Sehingga Pemerintah Pusat sudah memberikan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Merauke. Potensi yang ada yakni luas lahan mencapai lebih dari dua juta hektar untuk pertanian saja. “Merauke sangat mungkin sebagai lumbung pangan nasional. Program ini sudah ditetapkan melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” Sugeng Budiharsono dari Kemendesa mengatakan kepada Telegraf.

Kondisi sekarang, lahan pertanian mencapai 40 ribu hektar. Tetapi modernisasi peralatan bisa meningkatkan potensi tersebut sampai satu juta hektar. Pengembangan kota baru, terutama untuk kegiatan industrinya paralel dengan visi swasembada beras. Sebagai perbandingan, swasembada beras di Tiongkok bisa sampai tiga tahun. Artinya, kalaupun rakyat Tiongkok bermalas-malasan selama tiga tahun, tidak bekerja, tapi masih bisa makan. “Pak Frederikus (bupati Merauke) dengan rice diplomation, bersama kami (Kemendesa) yakin bisa mengukuhkan posisi Indonesia di kumpulan negara-negara kepulauan Pasifik seperti Papua Nugini, Vanuatu, Samoa, Fiji. Karena pak Frederikus mau jual sebagian (beras) ke kepulauan Pasifik.”

Rice diplomation atau diplomasi beras sudah dibarengi dengan hitung-hitungannya. Luas lahan pertanian di Merauke mencapai 1,2 juta hektar. Sisanya hutan. Dengan visi Presiden Joko Widodo untuk mensejahterakan rakyat Papua, otomatis ada stimulasi, dorongan untuk kerja keras. “Etos kerja sudah mulai meningkat. Kalau situasinya terus membaik, pendapatan masyarakat terus meningkat. Sektor pertanian bisa sinergi dengan potensi wisata. Misalkan keunikan rumah-rumah semut, dan hewan langka seperti rusa sangat potensial untuk pengembangan industri pariwisata. Bahkan untuk jangka panjang, rice diplomation dan promosi pariwisata menyasar ke Darwin (Australia). Tetapi kendalanya, (yakni) belum ada penerbangan langsung. Selama ini, penerbangan yang sudah ada dari Port Moresby Papua Nugini ke Darwin.” (S.Liu)

Foto : Antara


Atti K.

close