Telegraf – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) adalah solusi untuk perusahaan yang menyerobot tanah masyarakat, namun hal itu tidak mudah dilakukan karena banyak mafia yang terlibat.
Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal solusi untuk mengatasi pertambangan yang menyerobot tanah rakyat.
“Mau cabut IUP justru itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, saya sampai pernah kirim tim ke lapangan, sudah sampai putusan MA pun untuk cabut IUP, selama 1,5 tahun tidak dilaksanakan aparat,” kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/01/2024).
Mahfud menjelaskan sebenarnya persoalan penyelesaian sumber daya alam (SDA) dan energi harus menyeluruh dari hulu ke hilir.
Menurutnya hal itu harus dimulai dari keterbukaan informasi agraria termasuk kehutanan.
“Misalnya, dalam sidang-sidang kasus lahan kehutanan, informasinya tertutup siapa yang punya lahan ilegal, bahkan tidak ada di dalam daftar. Ketika ditanya baru ditunjukkan,” ujarnya.
Hal itu, lanjutnya, membuat pertambangan ilegal tidak dapat diatasi secara menyeluruh, dan tidak bisa berlindung di balik pernyataan rahasia.
“Perampasan tanah rakyat, siapa yang menyerobot lahan kelapa sawit, datanya harus transparan. Tetapi selama ini disembunyikan, oleh sebab itu penting bagi kita keterbukaan informasi mengenai data-data sebagai basis penyelesaian masalah,” kata Mahfud.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
KPU sendiri telah menggelar debat perdana pada 12 Desember 2023, dengan tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat kedua akan digelar pada 22 Desember 2023 dengan tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan untuk cawapres. Sementara itu, debat ketiga pada 7 Januari 2024 akan membahas tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Debat keempat pada 21 Januari 2024 akan membahas energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup, masyarakat adat dan desa. Terakhir, debat kelima khusus capres pada 4 Februari 2024 dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusivitas.
