Telegraf, Bogor – Investasi di industri hulu migas dalam rencana program dan anggaran (WP&B) hingga akhir tahun 2018 diperkirakan sebesar US$11,2 miliar dengan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$69,8. Nilai tersebut meningkat dari realisasi tahun 2017 sebesar US$10,2 miliar karena beberapa proyek yang sudah mulai membangun fasilitas produksi.
Peningkatan investasi di industri hulu migas sangat dipengaruhi besarnya cadangan yang bisa diproduksikan, oleh sebab itu diperlukan penemuan cadangan raksasa (giant discovery) baru untuk dapat meningkatkan investasi sekaligus menjaga kelangsungan industri hulu migas.
Dalam menyiasati kebutuhan investasi eksplorasi yang berkelanjutan, pemerintah menetapkan Komitmen Kerja Pasti yang harus dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan eksplorasi yang apabila tidak harus tetap disetorkan kepada pemerintah . Nilai kumulatif komitmen yang ditetapkan dari tahun 2019 hingga 2026 sebesar US$1,3 miliar.
“Ada dua hal yang menjadi parameter utama sebuah perusahaan akan berinvestasi di proyek hulu migas, pertama adalah persentase internal rate of return (IRR) yang baik dan certainty kelangsungan proyek,” ucap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi di Puncak, Kamis (08/11/18).
SKK Migas juga berusaha menekan angka biaya operasi yang dikembalikan (cost recovery). Dari angka yang dipatok lebih rendah dari tahun 2017 yaitu sebesar US$10,1 miliar, per 31 Oktober 2018, biaya cost recovery berada diangka US$9,7 miliar atau 97 persen.
“Kenapa turun lifting migas di Indonesia. Ini lapangannya gini. Ini fakta negara kita seperti ini. Jadi yang harus dicari adalah bagaimana mengatasi ini ke depan,”imbuhnya.
Sementara itu, per 31 Oktober 2018, rata-rata lifting minyak bumi sebesar 776 ribu barel per hari (bopd). Angka ini sekitar 97 persen dari target dalam APBN 2018 yang sebesar 800 ribu bopd. Untuk gas bumi, liftingnya sebesar 1.143 setara barel minyak per hari (boepd) atau sekitar 95 persen dari target yang sebesar 1.200 boepd.
“Menurunnya angka lifting migas tidak dapat serta merta menurunkan angka cost recovery karena lapangan-lapangan di Indonesia yang sudah mature membutuhkan biaya yang cukup besar,” imbuh Amien dalam kunjungannya di acara fasilitas dan sarasehan media 2018 di Petrotekno, tempat pelatihan magang teknisi Kilang LNG Tangguh Puncak, Bogor.
Untuk memenuhi komitmen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), KKKS BP Indonesia harus memenuhi target 85% pekerja Papua yang bekerja di Kilang LNG Tangguh. Komitmen Amdal yang harus dipenuhi KKKS di bawah pengawasan SKK Migas demi mengurangi kendala sosial yang mungkin muncul di lapangan.
Masih menurut Amien, selama ini pemerintah tidak serius dalam melakukan eksplorasi untuk menemukan sumber-sumber migas baru. Sejak 2010 sampai 2019, biaya eksplorasi yang dianggarkan dalam APBN melalui Badan Geologi Kementerian ESDM hanya Rp1,02 triliun.
Angka tersebut menurut Amien sangatlah kecil jika dibandingkan dengan negara lainya. Padahal Indonesia merupakan negara yang diyakini memiliki sumber daya alam yang sangat besar, seharusnya mengeluarkan modal yang lebih besar dari itu.
“Kita sejak dulu kurang eksplorasi. Kalau dicari di APBN, pada orde lama, orde baru itu tidak ada alokasi dana untuk eksplorasi. Pada zaman reformasi ada tetapi kecil. Akhir-akhir ini saja mulai besar, tetapi itu terbukti belum mampu membuahkan penemuan lapangan migas besar,” tandasnya. (Red)
