Telegraf, Jakarta – Jaringan Demokrasi Indonesia disingkat JaDI adalah organisasi yang dibentuk oleh aktivis yang pernah menjadi penyelenggara baik di KPU maupun di Bawaslu. Sebagai aktivis yang pernah di penyelenggaraan Pemilu, JaDI merupakan organisasi berjaringan secara nasional untuk menguatkan proses demokrasi dan Pemilu, penegakan HAM dan issue-issue lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Menurut Sigit Pamungkas, Ketua Presidium Nasional JaDI, potensi penyelenggara sangat besar. Selama ini tidak ada wadah yang mampu menghimpun mantan penyelenggara pemil baik itu sebagai ajang silaturahmi maupun sebagai organisasi yang mampu menghimpun kemampuan dan keahliannya dalam pemilu.
Berdasarkan hal tersebut, bertepatan dengan hari ibu, hari ini (sabtu 22/12/ 2018), bertempat di NAM hotel Kemayoran Jakarta, JaDI DKI Jakarta mendeklarasikan diri untuk turut berkontribusi dalam penyelenggarakan pemilu serentak 2019. Menurut Dahliah Umar isiator sekaligus ketua Presidium JaDI Provinsi DKI Jakarta dalam deklarasinya menegaskan JaDI DKI Jakarta berkomitemen mendedikasikan potensi aktivis mantan penyelenggara di DKI Jakarta untuk demokrasi, keadilan, integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Disisi yang lain, menurut Dahliah Umar diharapkan JaDI Provinsi DKI Jakarta mampu berkontribusi dalam proses pemilu di DKI Jakarta, apalagi Dunia kepemiluan sangat dinamis sehingga indonesia bisa dijadikan contoh yang baik bagi pegiat pemilu, sehingga JaDI memiliki nilai strategis dalam mengembangkan pemilu di Indonesia.
Deklarasi yang dihadiri oleh mantan penyelenggara pemilu seDKI JAKARTA ini mulai periode 2003 hingga 2018 dan penyelenggara pemilu 2018 – 2022 sebagai ajang silaturahmi yang diawali dengan diskusi publik dengan tema “Evaluasi, Knowledge Sharing dan Refleksi untuk Penyelenggara Pemilu 2019”.
Sigit Pamungkas mengungkapkan, ada dua hal yang harus diperhatikan KPU, pertama penyelenggara harus berkomitmen dalam menerbitkan peraturan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 07 tahun 2017, satu tahun sebelum tahapan pemilu dilaksanakan. Kedua, penyelenggara harus mampu melihat pengaruh gerakan populis global dan pengaruh media sosial sebagai strategi dalam mengelola pemilu yang sebelumnya tidak ada di Pemilu 2014.
Dalam acara ini, Betty Epsilon Idroos, Ketua KPU DKI Jakarta sekaligus salah seorang pembicara dalam diskusi publik ini, mengapresiasi dideklarasikannya JaDI Jakarta. Ia berharap, JaDI bisa bersinerji dengan KPU DKI Jakarta dan men-sharing pengalamannya dalam setiap tahapan yang ada begitu juga dengan Baswaslu. Menurut Muhammad Jufri, ketua Bawaslu DKI Jakarta berharap JaDI bukan hanya bisa meningkatkan partisipasi pemilih tapi juga mampu berpartisipasi dalam pengawasan dalam Pemilu 2019. (red)
