Telegraf – Saat ini kondisi sosial masyarakat telah mengalami pembelahan (segregasi). Masyarakat semakin terpolarisasi dan terkotakan ke dalam berbagai kepentingan dan juga semakin banyaknya gesekan yang terjadi akibat perbedaan politik, ideologi, dan identitas sosial yang saling menyerang satu dengan lainnya, bahkan cenderung saling menegasikan.
Kasus terbaru adalah digaungkannya kembali isu tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh sejumlah elite yang menimbulkan gesekan di masyarakat. Untuk itu diperlukan rekonsiliasi sosial untuk menjaga keutuhan negara bangsa.
“Semangat rekonsiliasi semestinya menjadi kesadaran kolektif untuk mempersatukan masyarakat dan menjaga keutuhan negara bangsa,” kata pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, di Jakarta, Jum’at (02/10/2020).
Dikatakan oleh Karyono, dampak yang ditimbulkan dari konflik politik yang dibungkus dengan ideologi dan SARA meninggalkan keretakan sosial di akar rumput. Konflik elit politik acapkali meninggalkan residu yang membelah masyarakat.
“Wacana rekonsiliasi menjadi relevan untuk diangkat kembali. Semangat rekonsiliasi semestinya menjadi kesadaran kolektif untuk mempersatukan masyarakat dan menjaga keutuhan negara bangsa,” imbuhnya.
Menurut ia rekonsiliasi diperlukan untuk menghadapi tantangan global demi kemajuan bangsa ke depan. Yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi sosial yang melahirkan resolusi penanganan konflik, bukan sekadar rekonsiliasi politik seperti yang selama ini terjadi dengan sekadar berbagi kekuasaan.
“Rekonsiliasi semacam itu terbukti tidak menyelesaikan akar persoalan. Terbukti, konflik elite politik di negara ini sejatinya sangat cair,” ungkapnya.
Namun demikian, diakui, tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi tersebut jika tidak ada kesadaran yang kuat untuk menjalin persatuan bangsa dan saling memaafkan tanpa menghapus dosa sejarah yang pernah terjadi sesuai apa adanya.
Upaya rekonsiliasi sejatinya sudah pernah diwacanakan sejak era Pemerintahan Abdurrahman Wahid hingga Joko Widodo. Tetapi gagal karena masih kuatnya ego kelompok.
“Karenanya, upaya mewujudkan rekonsiliasi sosial menjadi penting mengingat masih adanya peningkatan kasus konflik di akar rumput sebagaimana yang kita rasakan saat ini,” terangnya.
Selain itu, masalah yang menjadi penghambat rekonsiliasi adalah adanya kekhawatiran dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah peristiwa yang menimbulkan tragedi kemanusiaan.
Lebih dari itu, yang menjadi penghambat adalah elite politik yang sengaja memelihara konflik untuk tujuan tertentu. Karenanya, diperlukan sikap negarawan untuk mewujudkan rekonsiliasi.
“Karen itu, sangat diperlukan sikap negarawan untuk mewujudkan rekonsiliasi tersebut agar bisa terwujud,” pungkasnya.
