Telegraf – Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, keputusan perpanjangan PPKM yang disampaikan Presiden Jokowi hingga 25 Juli 2021 harus direspons serius oleh seluruh pihak. Mulai dari pemerintah daerah, penegak aturan di lapangan, hingga masyarakat luas yang terkena dampak kebijakan.
“Lima hari ke depan adalah masa-masa krusial yang menentukan apakah Indonesia bisa cepat keluar dari gelombang kedua Covid-19 atau tidak,” kata Puan Maharani, di Jakarta, Rabu (21/07/2021).
Untuk diketahui, Presiden Jokowi berjanji akan ada pelonggaran aktivitas masyarakat Jawa-Bali pada 26 Juli, apabila tren penurunan kasus Covid-19 terus berlanjut.
Oleh karenanya, lanjut Puan, sampai 5 hari ke depan hingga 25 Juli, penegakan aturan jadi krusial untuk PPKM, yang kini berdasarkan instruksi Mendagri diubah menjadi PPKM level 3 dan level 4.
“Ibarat ujian sekolah, 5 hari ke depan adalah ujian penting yang harus kita sikapi dengan disiplin belajar yang ketat, supaya mendapat hasil baik setelahnya. Bukan malah kendur,” ujarnya.
Puan menjelaskan, rencana pelonggaran pembatasan sosial pada 26 Juli 2021 jika tren penularan menurun, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, jangan dijadikan alasan aparat pemerintah untuk melonggarkan penegakan aturan PPKM di lapangan.
“Begitu juga masyarakat, jangan dijadikan alasan untuk mengundurkan protokol kesehatan. Jika itu yang terjadi, kondisi penularan pasti akan sangat mengerikan, dan PPKM selama ini diberlakukan akan berujung sia-sia,” imbuhnya.
Baginya, lima hari krusial ke depan ini juga harus disikapi pemerintah dengan menyajikan data-data kasus penularan yang riil dengan memperbanyak jumlah testing dan tracing di lapangan. Sebab, seperti disampaikan Jokowi, rencana pelonggaran 26 Juli 2021 akan sangat bergantung pada turunnya angka penularan.
“Kita tentu tidak mau karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan,” paparnya.
Selain itu, Puan juga mendorong pencairan bantuan pemerintah agar cepat ke tangan masyarakat.
“Kalau bantuan sudah di tangan, masyarakat akan cenderung membatasi mobilitasnya keluar rumah,” pungkasnya.
Photo Credit: Ketua DPR Puan Maharani menyatakan dirinya prihatin terhadap peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Liputan6/Johan Tallo
