Telegraf – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menangkan gugatan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya.
Menanggapi hal itu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) bakal mempelajari putusan.
“Nanti kita lihat dan pelajari dulu keputusannya,” kata Kabag Humas pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkum HAM Tubagus Erif Faturahman, (18/02/2021).
Erif menyebut berdasarkan mekanisme, ada waktu 14 hari untuk menelaah putusan tersebut. Setelah itu, kata dia, Kemenkum HAM baru akan mengambil sikap.
“Nanti setelah itu (menelaah putusan) baru Kemenkum HAM ambil sikap,” ucapnya.
Diketahui, Tommy Soeharto mengalahkan Muchdi PR dalam memperebutkan kursi Ketum Partai Berkarya di PTUN DKI Jakarta. Dalam putusan itu, PTUN Jakarta mencabut SK Kemenkum HAM yang memutuskan Muchdi PR sebagai Ketum Partai Berkarya.
“Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020. Batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020 ,” demikian bunyi putusan PTUN Jakarta, Rabu (17/2/2021) lalu.
Karenanya, PTUN Jakarta mewajibkan Kemenkum HAM untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020.
“Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 384.000,” kata majelis hakim.
Photo Credit: Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. FILE/Dok/Ist. Photo
