Pilkada di Tengan Pandemi, Pemerintah Didorong Tingkatkan Jaringan Internet

"Apabila hal itu tidak dapat dilaksanakan, maka pertemuan terbatas dan tatap muka diizinkan. Namun dengan membatasi jumlah peserta yang hadir sebanyak 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan."

Pilkada di Tengan Pandemi, Pemerintah Didorong Tingkatkan Jaringan Internet

Telegraf – Pemerintah didorong segera meningkatkan serta menyiapkan sarana dan prasarana jaringan internet ke seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk menunjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di tengah pandemi Covid-19 yang mengutamakan kampanye secara daring.

“Aturan kampanye lebih memaksimalkan digitalisasi yaitu kampanye secara virtual. Tentunya membutuhkan jaringan internet yang cukup menjangkau ke berbagai wilayah di pelosok Tanah Air. Jangan sampai kampanye virtual diutamakan, tetapi supporting system-nya tidak menunjang,” kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Minggu (27/09/2020).

Azis berharap pemerintah dapat meminta bantuan provider telekomunikasi.”Saat ini masih banyak daerah yang belum mengenal atau memiliki jaringan internet di wilayahnya. Tentunya saya mengharapkan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran negara di masa pandemi Covid-19 saat ini dan tidak mengganggu kampanye secara virtual,” terangnya.

Diketahui, ketentuan pelaksanaan kegiatan pilkada saat pandemi termasuk kampanye, tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 13/2020. Pada Pasal 58 disebutkan, peserta pilkada mengutamakan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka melalui media sosial dan media daring.

Apabila hal itu tidak dapat dilaksanakan, maka pertemuan terbatas dan tatap muka diizinkan. Namun dengan membatasi jumlah peserta yang hadir sebanyak 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sanksi bagi leserta pilkada atau pihak lain yang melanggar ketentuan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kampanye diatur dalam Pasal 88D. Pertama, sanksi peringatan tertulis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah pada saat terjadinya pelanggaran.

Baca Juga :   Pilkada Saat Pandemi Ciptakan Kebingungan Publik

Kedua, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu daerah jika dalam waktu satu jam tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut. Ketiga, larangan melakukan kampanye yang dilanggar selama tiga hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

Masa kampanye akan berlangsung pada 26 September-5 Desember 2020. Sementara, 6-8 Desember 2020 merupakan masa tenang hingga hari pemungutan suara serentak berlangsung pada 9 Desember 2020.


Photo Credit: Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020 di TPS 18, Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19. ANTARA/Muhammad Iqbal

Didik Fitrianto