Sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan memperluas target calon penerimanya, termasuk kepada organisasi keagamaan, seperti Pemuda Muhammadiyah.
“Bentuk dukungan pemerintah antara lain berupa tambahan subsidi bunga, penundaan angsuran pokok, kredit modal kerja berbunga murah, penjaminan kredit dan insentif pajak,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat acara Penyaluran KUR bagi UMKM Anggota Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah dan Peresmian Kios Warga Pemuda Muhammadiyah (WargaMU) di Kotagede, Yogyakarta, Sabtu (08/08/2020).
Menurut Airlangga, pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga telah meluas ke aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga, penanganannya tak bisa dari segi kesehatan saja, namun harus beriringan dengan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan antara menjaga kesehatan masyarakat dan mata pencaharian hidup.
Salah satunya dengan menjaga keberlangsungan operasional UMKM yang selama beberapa bulan terakhir menurun omsetnya akibat pandemi Covid-19. Kepada UMKM, pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp123,46 triliun yang termasuk dalam anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp695,20 triliun.
UMKM menjadi salah satu fokus prioritas pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengingat peranan pentingnya terhadap perekonomian, khususnya kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan tenaga kerja. Pada 2018, jumlah pelaku UMKM telah mencapai sebesar 63,35 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61 persen. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor UMKM sebesar 116,9 juta orang dengan kontribusi 97 persen dari penyerapan tenaga kerja.
“Jumlah pengusaha UMKM ini dapat didorong berdasarkan nama, alamat dan jenis usaha. Jadi pemerintah bisa mengakselerasi agar UMKM bisa menjadi motor penggerak dan pengungkit perekonomian nasional,” tuturnya.
Dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan relaksasi kebijakan KUR, berupa penundaan angsuran pokok KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19 ini.
Pemerintah pun memberikan tambahan subsidi bunga atau marjin KUR sebesar 6 persen selama 3 bulan dan 3 persen selama 3 bulan selanjutnya. Dengan pemberian tambahan subsidi bunga 6 persen maka pada 3 bulan pertama pada masa Covid-19, suku bunga KUR menjadi 0 persen. Kemudian, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang tambahan subsidi bunga 6 persen ini hingga akhir tahun.
Selain itu, dalam rangka perluasan penyaluran KUR pada masa Covid-19 sebagai salah satu stimulus bagi UMKM, maka pemerintah juga telah menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60 persen. Penundaan penetapan target sektor produksi ini rencananya akan dilaksanakan sampai dengan 2021 atau sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi perekonomian.
Penundaan penetapan target KUR sektor produksi tersebut menyebabkan tidak ada lagi pembatasan penyaluran KUR di sektor perdagangan. Pasalnya, ada hasil survei yang menunjukkan bahwa sektor yang paling mudah dimasuki UMKM pada masa pandemi Covid-19 adalah perdagangan. Jadi, dengan adanya pelepasan batas sektor perdagangan, maka pemulihan ekonomi UMKM diharapkan akan dapat lebih cepat.
Implementasi kebijakan tersebut, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyaluran KUR Syariah bagi UMKM anggota PP Pemuda Muhammadiyah dan Peresmian Kios Warga Pemuda Muhammadiyah (WargaMU). Tujuannya untuk menguatkan permodalan melalui pembiayaan KUR, dalam hal ini kepada pemilik Kios WargaMU.
KUR Syariah tersebut diserahkan oleh BRI Syariah dan Bank Jateng. Rinciannya yakni dari BRI Syariah, KUR diberikan kepada 19 debitur dengan nilai Rp655 juta. Adapun dari jumlah tersebut, KUR BRI Syariah untuk Kios WargaMU diberikan kepada 3 debitur dengan total sebesar Rp140 juta. Sementara, KUR Syariah dari BPD Jateng sejumlah Rp70 juta diberikan kepada 3 debitur.
“Kami sangat terbuka terhadap data-data para pemuda yang akan menjadi socioenterpreneur. Membangkitkan ekonomi Indonesia adalah pekerjaan kita semua, para stakeholders, termasuk para pemuda. Sehingga tentu dengan momentum Covid-19, kita perlu menyiapkan bangsa Indonesia menjadi aman dan produktif, serta bisa bertransformasi, dan menjadi salah satu yang pertama keluar dari pandemi,” pungkasnya.
Photo Credit: Direktur Utama Suara Muhammadiyah, Deni Asy’ari bersama Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. FILE/Dok. Muhammadiyah
