Pemerintah Harus Hadir Dalam Evaluasi Klinis Terkait Vape Aman Atau Tidak

“Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi yang akurat tentang produk alternatif yang resikonya lebih rendah daripada rokok. Jika ada edukasi kepada publik dan telah dilakukan riset lokal, maka pemerintah akan menghasilkan kebijakan terbaik"

Pemerintah Harus Hadir Dalam Evaluasi Klinis Terkait Vape Aman Atau Tidak

Telegraf, Jakarta –  Vape adalah alternatif bagi para perokok selain kretek, banyak masyarakat mengira bahwa vape kerap dianggap lebih aman dari pada rokok tembakau dan bisa membantu para perokok tembakau adict dalam mengurangi pemakaian rokok tembakau tersebut, bahkan berhenti.

Hal itu diungkapkan oleh Prof. Dr. Achmad Syawqie Yazid, Pendiri Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) usai konfrensi pers  Indonesia Vaper Movement 2019 di Jakarta Minggu (15/12).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran Bandung ini juga mengungkapkan, perlu adanya evaluasi klinis labolatoris menyeluruh oleh pemerintah untuk Vape terkait aman tidaknya vape tersebut.

“Penelitian tentang kandungan kimiawi cairan dan uap  rokok elektrik (rotrik) menemukan kontaminan dalam skala rendah dengan level yang jauh dibawah asap rokok biasa, namun pengukuran risiko tidak hanya ditentukan oleh kandungan semata tetapi juga oleh faktor lama waktu pemaparan,” terang Syawqie.

Walaupun dibandingkan dengan rokok tembakau rotrik bisa dikatakan lebih rendah kontaminanya dibanding rokok tembakau, disini pemerintah harus hadir utuk evaluasi  klinis yang menyeluruh serta pengaeasan jangka panjang dari pemakaian pada populasi yang ada.

“Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi yang akurat tentang produk alternatif yang resikonya lebih rendah daripada rokok. Jika ada edukasi kepada publik dan telah dilakukan riset lokal, maka pemerintah akan menghasilkan kebijakan terbaik,” ujar Syawqie.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bli Gde Agus Maha Ketua Asosiasi Vape Bali bahwa kami penguna vape menginginkan pemerintah hadir untuk membut aturan yang detail terkait vape. Seperti barang yang dibatasi lain seperti Alkohol, “Kami akan mengikuti aturan yang ada,” ungkapnya disela sela agenda tersebut.

“Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia harus menyertakan cara  pengunaannya, ini dalam proses, tinggal menunggu pemerintahanya saja yang memberikan aturan yang lebih pasti,” kata Gde.

Baca Juga :   Di "Sweet Charity" Artis dan Penyanyi Lakukan Penggalangan Dana Sosial

Gede juga berharap bahwa pemerintah merangkul para pengusaha vape di Bali karena tidak hanya memberikan peluang pekerjaan tertapi juga membantu masyarakat yang akan berhenti merokok tembakau.

“Dibali sekarang ada 60 ribu penguna vape dan goalnya adalah menyehatkan masyarakat dan memberikan pengetahuan bagaimana cara dan pengunaan vape agar tidak disalahgunakan,”  beber Gde. (Red)


Photo Credit : Prof. Dr. Achmad Syawqie Yazid, Pendiri Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) dan sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran Bandung usai konfrensi pers di Jakarta, Minggu (15/12). TELEGRAF/Kawat Berita Indonesia

Tanggapi Artikel