Telegraf – Wakil Ketua MPR yang juga adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) MPR Ahmad Basarah meminta agar rencana amendemen terbatas terhadap UUD 1945 terkait pokok-pokok haluan negara (PPHN) tidak dilakukan pada MPR periode 2019-2024. Pasalnya, kata Basarah, dikhawatirkan ada penumpang gelap yang memasukkan agenda lain dalam rencana amendemen terbatas tersebut.
“Sebaiknya rencana amendemen terbatas UUD 1945 tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini,” katanya dalam keterangannya, Jumat (18/03/2022).
Basarah mengatakan sebelum mulai proses formal amendemen konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, harus dipastikan situasi dan kondisi psikologi politik bangsa dalam keadaan yang kondusif.
“Segenap elemen bangsa juga sama-sama memiliki common sense bahwa amendemen UUD tersebut sebagai suatu kebutuhan bangsa, bukan kepentingan satu kelompok, apalagi perseorangan tertentu saja. Jadi, amendemen UUD NRI 1945 sebaiknya tidak dilaksanakan dalam situasi psikologis bangsa yang tidak kondusif seperti adanya pikiran dan rasa saling curiga di antara sesama komponen bangsa serta adanya kepentingan perorangan maupun kelompok tertentu,” ungkapnya.
Menurutnya, dinamika politik saat ini sudah tidak memungkinkan untuk melakukan amendemen UUD 1945 secara terbatas. Pasalnya, saat ini sudah memasuki tahun politik untuk menghadapi Pemilu 2024 dan berkembangnya wacana penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden dan penyelenggara negara lainnya.
“Segenap partai politik sudah mulai sibuk menyiapkan diri menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024, sehingga kurang ideal jika energi bangsa untuk fokus pada amendemen UUD, harus terpecah konsentrasinya untuk melaksanakan pemilu. Hal itu akan lebih sulit lagi jika dalam proses dan hasil pemilu ternyata menimbulkan gesekan politik di antara sesama komponen bangsa,” paparnya.
Basarah juga menegaskan, bahwa MPR tetap berkomitmen untuk terus membahas pokok-pokok pikiran tentang PPHN tersebut agar daapt direkomendasikan pada MPR periode berikutnya.
“Nantinya MPR hasil Pemilu 2024 akan merealisasikan amendemen terbatas UUD NRI 1945 dalam rangka menghadirkan kembali GBHN/PPHN. Sebagai ketua Fraksi PDIP di MPR, saya sudah memberikan arahan kepada Badan Kajian MPR FPDIP agar tugas dan tanggung jawab pengkajian bersama berbagai komponen bangsa lainnya untuk terus dilanjutkan guna menyusun konsep PPHN secara lebih substanstif dan komprehehsif sebagai bahan rekomendasi untuk MPR periode berikutnya,” imbuhnya.
Basarah mengatakan konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang dimiliki oleh mayoritas negara di dunia. Sebab, konstitusi menggambarkan visi dan misi besar dan jangka panjang bangsa tersebut.
“Oleh karena itu perubahan konstitusi juga harus didasarkan pada pandangan dan visi serta misi bangsa Indonesia untuk ke depannya dan bukan didesain untuk kepentingan kelompok apalagi perseorangan,” tegasnya.
Photo Credit : Wakil ketua MPR yang juga politisi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah. FILE/Ist. Photo
