Telegraf – Menanggapi adanya usulan penerbitan dekret penambahan masa jabatan presiden selama dua atau tiga tahun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya sama sekali tidak pernah meniatkan masa jabatan presiden lebih dari 2 periode seperti wacana dan isu yang sedang ramai muncul di media belakangan ini.
Hasto mengatakan pihaknya mendukung amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Namun terbatas hanya untuk Haluan Negara. Sama sekali bukan soal masa jabatan kepala negara ditambah.
“PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali tak setuju penambahan masa jabatan,” katanya, Kamis (18/11/2021).
Hasto mengatakan PDIP menaati sepenuhnya aturan di perundang-undangan yang mengatur soal masa jabatan presiden dan periodisasinya.
“Jadi tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan,” tegasnya.
Photo Credit: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. ANTARA
