Telegraf – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan kepada pers terkait dampak negatif dari perubahan ekologi media.
“Perubahan ekologi media, perubahan atas kecepatan bukan akurasi, clickbait gambar, isi dan beritanya tidak sesuai, berikutnya news aggregator, media sosial, persoalan pandemi, dan pseudo journalism,” katanya di Jakarta, Minggu, (07/02/02).
Moeldoko mengatakan hal itu dalam webinar “Jurnalisme Berkualitas: Menguatkan Keberlanjutan Profesi Wartawan dan Penerbitan Pers Guna Menyehatkan Demokrasi di Tengah Gempuran Disrupsi Digital” HPN 2021.
“Pada pandemi ini terasa sekali bagaimana pengalaman KSP menghadapi situasi ini, media online saat ini dikejar dengan kecepatan bukan dengan keakuratan, yang paling cepat naik di situ dinilai sebagai keunggulannya ini yang sering terjadi,” jelasnya.
Muldoko juga mengatakan bahwa fenomena clickbait judul dan isi berita tidak sesuai bisa menyebabkan misinformasi, juga hadirnya news aggregator yang membawa portal berita yang tidak menjaga kualitas dan kode etik jurnalistik.
“Naik dan terbaca oleh orang dan dijadikan referensi, nah bisa disinformasi, berita lama bisa muncul lagi dan terbesar di media sosial sehingga terjadi disinformasi di masyarakat,” lanjutnya.
Ia juga mengatakan disinformasi menjadi biang suburnya hoax. Dari Maret hingga Januari 2021 saja ada 1.400 hoax soal pandemi dan vaksin yang tersebar di media sosial.
“Peran media ikut terlibat berpartisipasi untuk menanggulangi Covid-19 ini diharapkan tapi yang lebih jauh lagi, pemerintah pasti tak bisa jalan sendiri,” imbuhnya.
Dikatakan juga oleh Moeldoko bahwa keadaan pandemi dan jaga jarak fisik atau physical distancing membuat wartawan sulit untuk hadir dan bertemu narasumber.
“Ini menurut saya juga berpengaruh pada peliputan, biasanya kalau kita sering ketemu mungkin ada info lebih jelas lagi, tapi dengan ada pembatasan seperti ini memang ada pengaruhnya juga,” ungkapnya.
Selain hal-hal itu Moeldoko juga mengatakan bahwa yang paling penting sekali untuk dicermati yaitu pseudo journalism atau sering disebut dengan jurnalis semu.
“Para content creator membuat konten di media sosial seolah-olah produk jurnalistik, ada juga yang menamakan dirinya independen jurnalis sehingga masyarakat berpikir ini benar-benar produk jurnalistik padahal tidak menerapkan kode etik jurnalistik dan hal ini berbahaya dapat membuat masyarakat disinformasi,” tandasnya.
Photo Credit: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai pandemi dan jaga jarak fisik atau physical distancing membuat wartawan sulit untuk hadir dan bertemu langsung dengan narasumber. FILE/Dok/KSP
