Maraknya Calon Tunggal di Pilkada, Bawaslu: Desain Elite Parpol

“Apabila terpilih, itu akan ada hubungan struktural fungsional antara kepala daearah yang terpilih dengan orang tua kandungnya yang sedang memimpin sebuah struktur kekuasaan di tingkat pusat. Inilah sesungguhnya yang memprihatinkan,”

Maraknya Calon Tunggal di Pilkada, Bawaslu: Desain Elite Parpol

Telegraf – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan tentang fenomena calon tunggal yang terus meningkat setiap ada pelaksanaan Pilkada. Pada Pilkada 2015, jumlah calon tunggal sebanyak 3 pasangan calon (paslon). Kemudian naik menjadi 9 paslon pada Pilkada 2017 dan naik lagi menjadi 16 paslon pada 2018.

“Pada Pilkada 2020 ini, ada 28 Paslon sudah mendaftar. Masih diperpanjang masa pendaftaran paslon untuk mereka yang calon tunggal. Tetapi mungkin tidak berkurang banyak,” kata Dewi dalam diskusi virtual bertema “Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal” di Jakarta, Rabu (09/09/2020).

Dewi menyebut dari 28 calon tunggal di Pilkada 2020, ada 23 yang merupakan inkumben (petahana), baik sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dari 23 petahana tersebut, 10 diantaranya diikuti kepala daerah yang kembali berpasangan bupati atau wali kota yang sama.

“Sepertinya kehadiran calon tunggal saat ini adalah desain yang sangat luar biasa dari elite-elite partai politik sehingga dukungan mengarah pada salah satu calon,” tuturnya.

Sementara itu mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas yang juga ikut sebagai pembicara pada diskusi tersebut menilai banyaknya calon tunggal pada Pilkada 2020 menunjukkan kondisi demokrasi Indonesia yang sakit. Alasannya, proses demokrasi dibajak oleh segelintir orang atau segelintir elit partai sehingga tidak memunculkan calon alternatif di tengah masyarakat.

Demokrasi yang sakit juga ditandainya dengan adanya pengingkatan dinasti politik. Praktik dinasti itu sendiri datang dari lingkaran Istana Presiden dan kekuasaan.

“Apabila terpilih, itu akan ada hubungan struktural fungsional antara kepala daearah yang terpilih dengan orang tua kandungnya yang sedang memimpin sebuah struktur kekuasaan di tingkat pusat. Inilah sesungguhnya yang memprihatinkan,” katanya.

Menurutnya, politik dinasti tidak terlalu rumit jika pejabat terkait sudah tidak menjabat. Permasalahan muncul ketika orang yang masih menjabat itu mendiamkan atau mendorong keluarganya maju Pilkada.

Seperti diketahui, putra sulung dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution mencalonkan diri di Pilkada Solo dan Medan juga anak dari Seskab Pramono Anung yang ikut kontestasi Pilkada di Kediri.


Photo Credit: Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, sedang berbicara saat Konferensi Pers PDI Perjuangan, di Solo, Jawa Tengah, 17 Juli 2020. ANTARA/Mohammad Ayudha

 

Didik Fitrianto