Telegraf – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD akhirnya buka suara terkait kudeta Partai Demokrat (PD).
Menurut Mahfud, tudingan isu tersebut sebagai sesuatu yang aneh. Terlebih, diakui Mahfud, jika dirinya juga tidak pernah berkomunikasi terkait hal ini kepada Moeldoko.
Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) melalui KLB, kata Mahfud sebagaimana dikutip dari Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Selasa (02/02/2021).
Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui lanjut Mahfud.
Isu kudeta, kata Mahfud MD, rasanya sulit dipercaya di era keterbukaan seperti saat ini. Dia menegaskan jabatan Menko tentu tidak bisa digunakan, terlebih untuk memberikan restu kudeta partai. Selain itu, dia menekankan internal Partai Demokrat harus solid.
Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bisa dikudeta seperti itu. Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid – tukas mantan Ketua Mahkamah Konsitutusi (MK) itu.
Diketahui, sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat.
Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.
AHY mengaku mendapat kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat jika pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari istana dan lingkar kekuasaan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,” ungkapnya.
AHY juga menyatakan bahwa gerakan tersebut sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal ini harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat.
Photo Credit: Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA
