Legislator Meminta Mendikbud Segera Diberhentikan, Apa Alasannya?

"Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kemendikbud, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan. Yang paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP)."

Legislator Meminta Mendikbud Segera Diberhentikan, Apa Alasannya?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Dia menilai, tak ada prestasi yang membanggakan dari Mendikbud Nadiem Makarim. Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Mendikbud.

Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi COVID-19 saat ini – tegas Saleh dalam keterangannya, seperti dilansir dari dpr.go.id, Jumat (24/07/20).

Diungkapkan Saleh, tidak diketahui keahlian spesifik yang dimiliki Nadiem. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, dia adalah sarjana hubungan internasional dan masternya adalah MBA. Sementara, bisnis yang digelutinya sebelumnya jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan jika dia ahli dalam bidang pendidikan.

Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kemendikbud, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan. Yang paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP). Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut – lanjutnya.

Sikap dan kebijakan Nadiem ini, sambung legislator dapil Sumatera Utara II itu, tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi, selama ini Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan ormas keagamaan lain.

Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Insyaallah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem. Ada banyak sosok yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan – tutur Saleh.

Baca Juga :   Lawan Faida, Sebelas Parpol Berkoalisi di Pilkada Jember

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, gendangnya sekarang ada di Presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh.

Harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin Kemendikbud – tukas Saleh.


Photo Credit : Mendikbud Nadiem Makarim. KEMDIKBUD