Telegraf, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tegas akan mengumumkan 40 nama mantan terpidana korupsi yang ikut dalam pemilihan legislatif (Pileg).
Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan di sela pertemuannya dengan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta. Hal itu jadi pertimbangan dan segera dibahas dalam rapat pleno.
“Kemungkinan kami akan mengumumkan 40 orang calon anggota DPR, DPRD, dan DPD yang pernah dijatuhi sanksi pidana karena kasus korupsi,” ujar Wahyu di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (07/11/18).
Dalam pertemuan, dua lembaga negara tersebut juga berencana akan mensosialisasikan dan memberikan pendidikan terhadap masyarakat untuk memerangi politik uang dalam Pemilu 2019.
Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat, memahami bahwa politik uang merupakan cikal bakal tindak pidana korupsi.
“Kami akan mematangkan secara teknis kerjasama dengan KPK dan kami memanfaatkan waktu kampanye ini untuk melalukan sosialisasi melalui berbagai media kepada masyarakat luas terkait dengan gerakan anti politik uang,” ungkapnya.
Terkait hal ini, Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa sejauh ini tercatat sudah ada 69 anggota DPR RI yang diproses. Sedangkan, DPRD yang diproses sebanyak 150 orang.
“Tentu kami berharap hasil pemilu legislatif nanti tidak menambah deretan para pelaku korupsi itu,” jelasnya.
Diharapkan masyarakat bisa sadar bahwa politik uang bukan bagian dari demokrasi yang baik.
“Jadi tidak ada lagi seharusnya adagium-adagium yang menyatakan terima uang tapi jangan pilih calonnya. Justru saatnya masyarakat menolak uangnya dan tidak memilih calon-calon yang mempengaruhi syaa atau berupaya membeli suara masyarakat tersebut,” pungkasnya. (Red)
Photo Credit : Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA
