TELEGRAF — Hari pertama pameran MEGABUILD Indonesia 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan berlangsung meriah, (24/4/25).

Ratusan pengunjung dari berbagai latar belakang industri arsitektur, konstruksi, dan desain interior memadati area pameran sejak pagi.

Di Hall B, Booth No. 17B, KODAI DOOR tampil mencolok dengan rangkaian produk pintu engineering berkualitas tinggi, termasuk teknologi pintu kedap suara yang langsung menarik perhatian pengunjung.

Sebagai pelopor pintu baja bermotif kayu di Indonesia, KODAI DOOR hadir bukan sekadar memamerkan produk, melainkan membawa misi untuk menetapkan standar baru dalam industri.

Direktur PT Graha Sentra Artha, Tony Haryanto, menegaskan bahwa semangat inovasi dan komitmen terhadap kualitas menjadi kunci eksistensi mereka hingga saat ini.

“Spirit yang kami pegang dari awal adalah memberikan pintu berkualitas dengan value for money terbaik untuk masyarakat Indonesia,” ujar Tony. “Kami tidak hanya mengikuti pasar—kami memimpin dengan inovasi.”

Saat ditanya soal produk unggulan yang dibawa ke MEGABUILD kali ini, Tony menjelaskan bahwa KODAI DOOR menghadirkan pintu baja dan engineering door premium dengan harga ekonomis.

“Ini adalah jawaban kami atas kebutuhan pasar yang terus berkembang, baik dari sisi desain maupun fungsionalitas,” katanya.

Strategi untuk bertahan dan memimpin di tengah ketatnya persaingan juga menjadi perhatian utama perusahaan.

Menurut Tony, konsistensi dalam pelayanan, inovasi produk, dan komitmen terhadap kepercayaan konsumen adalah pondasi utama.

“Kami tidak hanya menjual pintu, kami membangun kepercayaan. Itu yang membuat KODAI DOOR berbeda.”

Di booth KODAI, pengunjung disambut dengan live demo fitur kedap suara, sesi konsultasi desain, katalog eksklusif, serta promo khusus termasuk diskon dan hadiah langsung.

Antusiasme tinggi terlihat dari banyaknya pengunjung yang mencoba langsung produk pintu dengan teknologi peredam suara berbasis polystyrene dan WPC yang juga tahan rayap serta kelembaban.

“Kami ingin membuka lebih banyak pintu—secara harfiah dan strategis.

Event ini adalah momentum memperluas jaringan kemitraan dan memperkuat posisi kami di pasar nasional,” ujar Tony. “Kami tidak hanya hadir di MEGABUILD, kami menetapkan standar baru.”

Produk-produk yang dipamerkan KODAI DOOR meliputi:

• Pintu kedap suara untuk rumah dan ruang komersial
• Pintu baja bermotif kayu
• Pintu garasi dan proyek skala besar
• Pintu anti rayap dan tahan lembab untuk iklim tropis

Semua pintu dapat disesuaikan dari segi ukuran, model, hingga warna, menjadikannya solusi ideal untuk hunian modern, proyek perumahan, hingga hospitality seperti hotel dan resort.

KODAI juga menawarkan pengiriman massal untuk proyek besar serta dukungan layanan purna jual dan garansi produk.

Hari kedua MEGABUILD Indonesia 2025 menunjukkan sinyal kuat bahwa inovasi dan kualitas masih menjadi magnet utama bagi pengunjung.

Dengan pendekatan interaktif, kualitas produk, dan layanan konsultasi yang profesional, KODAI DOOR memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai benchmark dalam industri pintu di Indonesia.

MEGABUILD Indonesia 2025 masih akan berlangsung hingga 27 April. Bagi para profesional di bidang konstruksi dan arsitektur yang belum hadir, booth KODAI DOOR layak masuk dalam daftar kunjungan.***

Telegraf – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menggodok skema pengadaan dana abadi perumahan guna membentuk ekosistem pembiayaannya.

Mengingat kemampuan APBN untuk membiayai sektor perumahan per tahun hanya berkisar 200.000 -250.000 unit, sementara kebutuhan defisit penyediaan (backlog) perumahan, mengingat backlog masih sebesar 9,9 juta unit.

“Pasalnya, hingga saat ini ketimpangan pemilikan rumah atau backlog perumahan dilaporkan masih berada di angka 9,9 juta unit,” ujar Direktur Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo, Senin (24/6).

Dia menjelaskan bahwa saat ini mekanisme dana abadi perumahan masih dalam tahap pembahasan bersama ekosistem pembiayaan perumahan termasuk Kementerian Keuangan.

“Tapi prinsipnya sama yakni ada yang bersumber dari APBN termasuk FLPP, kemudian dana itu diinvestasikan dulu untuk mendapatkan return dan dampak yang lebih besar untuk pembiayaan perumahan, serta sebagian lagi disalurkan dalam bentuk subsidi atau bantuan perumahan,” jelas Haryo.

Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Hirwandi Gafar, menilai implementasi dana abadi penting dilakukan. Terlebih, pemerintahan ke depan yakni Prabowo – Gibran juga mencanangkan pembangunan 3 juta rumah.

“Jika melihat concern pemerintah baru mendatang terhadap program perumahan termasuk target pembangunan 3 juta rumah, maka terwujudnya dana abadi perumahan diharapkan dapat dicapai,” imbuhnya.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyta (BP Tapera), Sid Herdi Kusuma, mengatakan bahwa rencana pengelolaan dana abadi perumahan oleh pihaknya masih sejalan dengan amanat Undang-Undang Tapera dan PP Penyelenggaraan Tapera.

Sid menegaskan, saat ini BP Tapera berperan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Mengacu pada regulasi yang ada, lanjutnya, dana kelolaan BP Tapera dapat berasal dari kerja sama lembaga/institusi dan juga dana titipan program, CSR, dana hibah, dana philantropist, dana kompensasi dan lain-lain.

“Terkait dana abadi perumahan, karena sesuai dengan amanat UU dan PP Penyelenggaraan Tapera, maka jika dipercaya BP Tapera siap untuk mengelola dana tersebut,” kata Sid dalam keterangan resmi, dikutip Senin (24/6).

Oleh karena itu, Sid meminta agar pemerintah tak perlu membentuk badan baru apabila dana abadi perumahan telah resmi diterapkan. Adanya penambahan peran baru bagi BP Tapera untuk mengelola dana abadi perumahan dinilai akan jauh lebih efisien.

Terlebih, secara organisasi berdasarkan UU, BP Tapera tidak bisa dipailitkan. Secara kinerja, BP Tapera juga diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Tapera yang beranggotakan para menteri di pemerintahan.

“Karena itu, perlu integrasi pengelola dana abadi perumahan dengan BP Tapera dalam satu platform penyaluran pembiayaan yang terpadu,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat properti Panangian Simanungkalit menilai pengadaan dana abadi perumahan sangat dibutuhkan. Terlebih untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo – Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, program 3 juta rumah diprediksi bakal menghadapi persoalan pendanaan. Karenanya, kehadiran dana abadi sangat dibutuhkan untuk melancarkan rancangan program tersebut.

“Kita butuh setidaknya Rp120 triliun per tahun untuk mendanai sektor perumahan. Jadi dana abadi ini saya kira dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan perumahan,” ujar Panangian.

Telegraf – PT Sahabat Kota Wisata, sebuah perusahaan gabungan dari Kawan Lama Group dan Sinar Mas Land, kini memperkenalkan ARTOTEL Living World di Kota Wisata Cibubur (30/5/24).

Hotel butik ini mengusung konsep seni dan gaya hidup, serta terintegrasi dengan pusat perbelanjaan Living World Kota Wisata Cibubur, memberikan kemudahan akses bagi tamu hotel untuk menikmati berbagai hiburan dan belanja di tenant ternama.

Ditandai dengan prosesi topping off dan penanaman paku emas pada 30 Mei 2024, ARTOTEL Living World diharapkan siap beroperasi pada Juni 2025.

Prosesi topping off ditandai dengan penanaman paku emas di lantai teratas hotel oleh Sugiyanto Wibawa, Direktur Utama PT Sahabat Kota Wisata, dan Fariyanto Sonda, CEO Retail & Hospitality Sinar Mas Land.

Acara ini juga dihadiri oleh Erastus Radjimin, Founder & CEO Artotel Group, serta Janti Komadjaja, Direktur PT Total Bangun Persada.

Sugiyanto Wibawa mengungkapkan, “Kami bangga mempersembahkan ARTOTEL Living World bagi masyarakat yang ingin berwisata atau membutuhkan penginapan di Timur Jakarta,

Cibubur, dan sekitarnya. Hotel ini menawarkan pengalaman lebih dari sekadar menginap, dengan akses langsung ke lebih dari 400 toko di Living World Kota Wisata Cibubur yang menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari, gaya hidup, fesyen, kuliner, dan hiburan.”

Fariyanto Sonda menambahkan, “Sebagai kota mandiri modern, Kota Wisata memerlukan berbagai fasilitas penunjang, termasuk hotel dengan layanan lengkap.

ARTOTEL Living World hadir dengan fasilitas bintang empat, untuk memenuhi kebutuhan MICE (meeting, incentives, conventions, and exhibitions) di Kota Wisata dan sekitarnya. Hotel ini juga menawarkan pilihan ideal untuk staycation dan rekreasi keluarga, serta kebutuhan ruang bisnis dan pertemuan.”

Dimulai sejak Oktober 2023 dengan investasi mencapai Rp 274 miliar, ARTOTEL Living World berdiri di atas lahan seluas lebih dari 18.000 m2.

Hotel ini merupakan yang pertama di Cibubur yang berkolaborasi dengan seniman kontemporer untuk menciptakan desain bertema “Embracing Nature, Better Future”. Terdiri dari 11 lantai, hotel ini memiliki 196 kamar yang terbagi dalam tipe suite, deluxe, dan superior. Fasilitas lain termasuk kolam renang, restoran, gym, Grand Ballroom, ruang pertemuan, dan ruang terbuka hijau.

Erastus Radjimin, CEO Artotel Group, menyatakan, “Kami sangat senang diberi kepercayaan oleh Kawan Lama Group dan Sinar Mas Land untuk mengelola ARTOTEL Living World.

Seperti ARTOTEL lainnya, hotel ini menonjolkan aspek seni di setiap sudutnya dan menyediakan ARTSPACE untuk pameran karya seni. Kami berharap hotel ini menjadi destinasi favorit untuk staycation atau liburan keluarga, dengan kemudahan berbelanja di Living World Kota Wisata Cibubur.”

ARTOTEL Living World dapat diakses dengan mudah melalui dua akses tol: Jagorawi dan JORR 1 via Jatiasih. Ke depan, Kota Wisata Cibubur juga akan terhubung dengan pintu Tol Cimanggis-Cibitung, yang terkoneksi dengan Tol Cinere-Jagorawi dan Tol Jakarta-Cikampek.

Selain itu, tersedia juga transportasi shuttle bus dari Kota Wisata ke berbagai titik di Jakarta, serta Light Rapid Transit (LRT) rute Cibubur-Cawang-Dukuh Atas yang ditargetkan beroperasi tahun ini.

Telegraf – Perkembangan sektor jasa konstruksi di Indonesia terus meningkat pesat. Seiring dengan itu, angka sengketa di bidang jasa konstruksi juga terus bertambah.

Berdasarkan data Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perkara di sektor konstruksi yang ditangani BANI mencapai 27% sepanjang tahun 2014-2019.

Sengketa di sektor konstruksi dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain kurangnya pemahaman terhadap isi kontrak dan kendala lain yang terjadi di lapangan, sampai keadaan kahar seperti bencana alam atau bencana non alam seperti pandemi Covid-19 beberapa tahun terakhir.

Penyelesaian sengketa konstruksi pada prinsipnya diamanatkan untuk dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, namun dalam hal tidak tercapai mufakat, dapat dipilih cara penyelesaian sengketa lainnya, salah satunya adalah melalui Dewan Sengketa Konstruksi.

Keberadaan konsep dewan sengketa sudah cukup populer dan diakui di dunia internasional.

Sebagaimana dijelaskan oleh Cyril Chern dalam Chern on Dispute Boards, bahwa pada awalnya konsep dewan sengketa atau yang disebut dispute review boards pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat dan telah digunakan selama lebih dari 30 tahun dengan tujuan untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa di bidang konstruksi dan sipil, terutama pekerjaan bendungan, pengairan, dan kontrak untuk pekerjaan bawah tanah.

Pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1972, The National Committee on Tunneling Technology mempelajari pendekatan baru dalam upaya penyelesaian sengketa di Amerika Serikat.

Hal ini selanjutnya mengarah pada publikasi yang diterbitkan pada tahun 1974 berjudul “Better Contracting for Underground Construction” dengan menyorot pokok permasalahan seputar klaim, sengketa, dan upaya penyelesaiannya.

Sebagai hasilnya, pada tahun 1975, konsep dewan sengketa digunakan dalam pembangunan Terowongan Eisenhower di Colorado.

Dalam tulisannya, Sarwono Hardjomuljadi menceritakan perjalanan penting dewan sengketa di mana pada tahun 1992, The International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) sebagai institusi konsultan konstruksi terkemuka di dunia, menerbitkan lampiran terkait dewan sengketa pada edisi keempat dari seri Conditions of Contract mereka.

Dukungan juga mengalir pada tahun 1995 dari Bank Dunia yang mewajibkan penggunaan dewan sengketa dalam semua proyek pendanaan Bank Dunia dengan nilai di atas 50 juta Dolar Amerika.

Saat ini, konsep dewan sengketa telah digunakan di banyak pekerjaan konstruksi di seluruh dunia.

Keberadaan Dewan Sengketa Konstruksi di Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai alternatif penyelesaian sengketa konstruksi menggantikan mediasi dan konsiliasi.

Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu mengedepankan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi.

Dewan sengketa disebut mampu memberikan banyak manfaat seperti menghemat waktu dan biaya serta mencapai tujuan utamanya yaitu menjaga hubungan baik pihak pengguna jasa dan penyedia jasa.

Apa dan bagaimana sebenarnya cara kerja Dewan Sengketa Konstruksi tersebut?

Upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa konstruksi Dewan Sengketa Konstruksi dapat berupa perorangan maupun kelompok, maksimal terdiri dari 3 orang, dan dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak awal pelaksanaan kontrak.

Bahkan keinginan untuk menggunakan Dewan Sengketa Konstruksi juga lazimnya dicantumkan sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia (tender) pekerjaan konstruksi.

Dengan disebutkannya kesepakatan para pihak di awal kontrak, maka Dewan Sengketa Konstruksi utamanya bertugas untuk mencegah terjadinya perselisihan para pihak yang mungkin muncul di kemudian hari.

Dalam hal terjadi perselisihan, maka Dewan Sengketa Konstruksi membantu menyelesaikan perselisihan para pihak melalui pemberian pertimbangan profesional mereka sampai dengan mengeluarkan rumusan kesimpulan formal dalam bentuk putusan dewan sengketa.

Biaya ditanggung oleh kedua belah pihak. Pembiayaan Dewan Sengketa Konstruksi dibebankan pada kedua belah pihak yang berkontrak, yaitu sebesar masing-masing 50%.

Selain itu, terkait persyaratan, jumlah, dan biaya untuk anggota Dewan Sengketa Konstruksi ini ditentukan oleh kedua belah pihak sebelum melakukan penandatanganan kontrak.

Sebagai simulasi, terdapat perhitungan biaya penyelenggaraan Dewan Sengketa Konstruksi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi.

Di mana untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai 330 miliar rupiah yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Sengketa Konstruksi.

Total biaya yang dihabiskan mencapai 2 miliar rupiah atau tidak sampai 1% dari nilai kontrak pekerjaan.

Artinya, dalam pekerjaan konstruksi skala besar, penggunaan Dewan Sengketa Konstruksi cukup menguntungkan para pihak dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan apabila menyelesaikan sengketa yang timbul melalui litigasi atau arbitrase.

Namun demikian, perhitungan tersebut masih merupakan hitungan kasar dan dapat berubah sesuai dengan jumlah anggota Dewan Sengketa Konstruksi serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan misalnya biaya kunjungan lapangan dan rapat dengar pendapat.

Oleh karena itu, nampaknya perlu ditetapkan batasan minimal biaya pekerjaan konstruksi yang dapat menggunakan Dewan Sengketa Konstruksi, utamanya berkaitan dengan kesanggupan para pihak dalam membayar biaya dewan sengketa dewan konstruksi.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Dewan Sengketa Konstruksi adalah terkait sifat final dan mengikatnya putusan Dewan Sengketa Konstruksi ini yang tidak ditemukan aturan lebih lanjut tentang eksekusinya.

Tentu saja, apabila dibandingkan dengan arbitrase di Indonesia yang sifatnya sama-sama final dan mengikat, telah diatur pelaksanaan eksekusinya dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lebih lanjut, dalam hal terjadi keberatan atas sebagian putusan formal Dewan Sengketa atau terhadap keseluruhan isi dari putusan formal Dewan Sengketa, dijelaskan bahwa pihak pengguna jasa dan/atau penyedia dapat menempuh upaya hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Hal demikian justru mendatangkan ketidakpastian akan kredibilitas Dewan Sengketa Konstruksi serta bertentangan dengan prinsip digunakannya Dewan Sengketa sebagai upaya penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan murah.

Pada akhirnya, kemungkinan untuk kembali mengulang tahapan penyelesaian sengketa selain Dewan Sengketa masih sangat dimungkinkan bagi pihak yang belum puas atas hasil putusan formal Dewan Sengketa Konstruksi.

Penggunaan Dewan Sengketa Konstruksi pada beberapa sisi tentunya mendatangkan manfaat dan banyak keuntungan apabila melihat dari mitigasi risiko yang dilakukan oleh Dewan Sengketa Konstruksi dalam pencegahan terjadinya sengketa dan penyelesaian sengketa.

Pemilihan anggota Dewan Sengketa Konstruksi yang terdiri dari para ahli di bidangnya seharusnya dapat menghasilkan kebijakan dan putusan yang baik dan berkualitas serta mencapai “win-win solution”.

Namun demikian, tetap ada beberapa hal yang harus diatur lebih lanjut terkait keberadaan Dewan Sengketa Konstruksi ini agar kedepannya penggunaannya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya dan tentunya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Oleh: Siti Zulaika Wulandari, S.H. – Jafung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Kementerian PUPR

Telegraf – Ditengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini, Indonesia masih memiliki peluang yang menjanjikan di sektor properti. BTN mencatat ada sebanyak 5,8 juta generasi millenial (mengacu pada populasi berusia 21-40 tahun) di Indonesia yang belum memiliki rumah.

Selain diuntungkan dengan bonus demografi tersebut, dilihat dari total penyaluran KPR yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya menandakan bisnis properti ke depan masih cukup bagus.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, saat membuka acara Seminar Economic and Property Outlook Bank BTN Tahun 2023 dengan tema “Tantangan Penyediaan Perumahan Rakyat Ditengah Ketidakpastian Ekonomi
Global”, di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

“Backlog perumahan saat ini sebesar 12,75 juta yang termasuk didalamnya generasi millenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia saat ini yang diperkirakan sebanyak 47% belum memiliki rumah merupakan potensi yang sangat besar dan menjadi salah satu captive market pengembangan properti di Indonesia,” tuturnya.

Haru juga mengungkapkan Pertumbuhan KPR Nasional hingga triwulan III 2022 tumbuh sebesar7,70% yoy, meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang sebesar 6,81%. Bank BTN sendiri masih menjadi penyalur KPR Subsidi atau FLPP terbesar, mendominasi 71% dari seluruh total penyaluran FLPP 3 tahun terakhir.

Senada dengan Haru, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan KPR terus menunjukkan perbaikan dengan risiko yang secara umum relatif terjaga. “Selaras dengan hal tersebut, kinerja sektor properti tetap kuat, antara lain tercermin dari perkembangan proyek properti residensial dan apartemen yang tetap baik,” ujarnya.

BI sendiri, lanjut Solikin, telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan relaksasi rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti maksimal 100 persen. Kebijakan ini memungkinkan para calon pembeli properti membayar uang muka alias down payment (DP) 0 persen, alias tak perlu bayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA). Kebijakan relaksasi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. “Perpanjangan pelonggaran kebijakan LTV/FTV KPR hingga 31 Desember 2023 akan mendorong berlanjutnya perbaikan kinerja KPR,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan backlog perumahan melalui program-program bantuan perumahan yang tidak hanya affordable, namun juga equitable serta mendukung sustainabilitas bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subisidi perumahan.

Herry menyebut ada lima usulan pengembangan KPR Subsidi yang akan dijalankan pemerintah yakni dengan optimalisasi KPR FLPP, memperluas jangkauan KPR ASN/TNI/Polri, Rent to Own (RTO) untuk MBR Informal, KPR dengan Skema Staircasing Shared Ownership (SS0), serta pemberian KPR Mikro.

Telegraf – PT Bank Tabungan Negera (Persero) Tbk (BTN) gandeng dengan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) wujudkan hunian layak Bagi pedagang pasar.

Bank BTN terus mendorong kesejahteraan pedagang pasar tradisional melalui hunian yang sehat, layak dan terjangkau. Hal itu di ungkapkan oleh Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo.

Ia menjelaskan penyedian hunian yang layak bagi pedagang pasar tersebut akan dibiayai Bank BTN melalui skema KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Sebagai Bank BUMN yang fokus pada perumahan, BTN mengajak IKAPPI untuk dapat berkolaborasi menyelesaikan permasalahan perumahan di Indonesia sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki hunian yang sehat, layak dan terjangkau untuk menjadi tempat membangun kehidupan yang lebih sejahtera,” katanya di sela kegiatan Rakernas IKAPPI di Jakarta, Kamis (20/10).

Bank BTN lanjut Haru, ingin membuka kesempatan bagi para pedagang pasar (pekerja informal) untuk dapat memiliki hunian yang layak, sehat dan terjangkau dengan skema fasilitas KPR BP2BT yang merupakan program KPR bersubsidi uang muka dari pemerintah berbasis tabungan.

Selain mewujudkan hunian, bank BTN juga memberikan pembiayaan kredit modal kerja kepada para pedagang serta menyalurkan kredit usaha rakyat dan layanan-layanan pembiayaan lainnya.

Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri mengungkapkan, sebagian besar para pedagang pasar tradisional di Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta orang belum memiliki rumah sendiri.

Ia mengharapkan kolaborasi IKAPPI dengan Bank BTN  bisa mempermudah akses pedagang pasar tradisional memiliki hunian yang layak.

“Kami sangat mendukung program dari Bank BTN dan Kementerian PUPR yang bagus ini agar para pedagang pasar di seluruh Indonesia bisa sejahtera dan memiliki rumah sendiri. Karena saat ini masih banyak yang kontrak rumah untuk menjadi tempat tinggal,” jelasnya.