Telegraf – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menyatakan, pihaknya siap merevisi peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) demi melarang kampanye terbuka yang melibatkan banyak orang, dan mewajibkan kampanye lewat virtual atau daring, selama tahapan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 ini.
Ilham mengatakan, KPU harus meminta persetujuan semua stakeholder, dalam hal ini Pemerintah, Bawaslu, dan DPR, untuk memastikan komitmen tersebut.
“Tadi sudah disampaikan kalau bisa rapat-rapat umum, konser ditiadakan. Kalau memang ini menjadi komitmen kita bersama, KPU siap untuk kemudian memastikan seluruh kampanye dilakukan secara virtual atau daring,” katanya dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (21/09/2020).
Menurut Ilham, ada konstruksi Undang-undang (UU) yang masih memperbolehkan pertemuan-pertemuan tersebut. Yakni UU nomor 10 tahun 2016. Yang jelas, KPU sudah melakukan evaluasi atas tahapan pilkada, khususnya masa pendaftaran dimana banyak yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.
“Terkait potensi pelanggaran yang ada, KPU sudah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memberi sanksi sesuai aturan perundang-undangan,” jelasnya.
KPU juga terus melakukan upaya memastikan petugas pemilu benar-benar bebas Covid-19. Setiap perekrutan dipastikan sudah melakukan rapid test dan memegang surat bebas dari virus tersebut. Para calon kepala daerah juga kini sudah diwajibkan swab test sehingga aman ketika proses penetapan dan pengundian nomor urut.
“Kemudian, jika salah satu bakal pasangan calon positif, maka nomor urut pasangan calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut pasangan calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan,” tegasnya.
Photo Credit: Seorang melintas di depan gedung kantor KPU. ANTARA
