Terlegraf, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bertemu dan berdiskusi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (07/11/18). Pertemuan yang tak lebih dari sejam itu membahas sejumlah hal terkait dengan isu korupsi di Indonesia.
Usai pertemuan, Mahfud mengaku sempat menyinggung soal dugaan perusakan barang bukti terkait perkara bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman. Barang bukti yang dikenal dengan nama ‘buku merah’ menjadi pembicaraan publik setelah sejumlah media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks memuat hasil investigasi mereka. Investigasi itu menyebutkan, buku bersampul merah tersebut diduga berisi catatan aliran dana pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara.
“Kita singgung. Kita singgung masalah isu-isu IndonesiaLeaks. Kita tanya saja bagaimana masalahnya dan kita menjadi tahu masalahnya,” kata Mahfud, di Gedung KPK, Jakarta.
Tak hanya ‘buku merah’, dalam pertemuan dengan pimpinan KPK, Mahfud mengaku turut menyinggung persoalan di internal KPK. Namun Mahfud mengaku tak membahas secara rinci persoalan tersebut.
“Ya sedikit-sedikit lah. Tapi kan kita tidak boleh ikut campur ke dalam. Kita mendengar masalah ini sedikit-sedikit saja,” katanya.
Dalam pertemuan ini, Mahfud membahas sejumlah kasus korupsi yang sedang diusut KPK. Namun, Mahfud mengaku tak secara khusus membicarakan suatu kasus korupsi.
“Semua pokoknya kasus-kasus yang muncul di masyarakat kita tanya lalu dijelaskan. Enggak ada yang khusus,” terangnya.
Diberitakan, ‎KPK membenarkan penyidik Polda Metro Jaya sudah menyita barang bukti terkait perkara bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman atau yang dikenal dengan nama ‘buku merah’. Beberapa barang yang disita itu yakni satu buku bank berwarna merah bertuliskan IR. Serang Noor, No Rek 28175574, BCA KCU ‎Sunter Mall, beserta 1 bundel rekening koran PT Cahaya Sakti Utama periode 4 November 2015 sampai 16 Januari 2017. Kemudian disita juga satu buah buku bank berwarna hitam bertuliskan Kas Dollar PT Aman Abadi tahun 2010.
Penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 23 Oktober 2018. Surat penetapan itu dikirim langsung oleh Kapolda Metro Jaya yang ditujukan kepada Ketua KPK pada 24 Oktober 2018. (Red)
Photo Credit : Perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kiri) dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Yuliandri (kanan) menyampaikan keterangan pers didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) di Jakarta, Rabu (14/6). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
