Menko Polhukam Mahfud MD meminta Kepolisian dan Kajaksaan Agung agar terus mengusut semua aparat yang terlibat dengan buronan Djoko Tjandra. Pasalnya, kasus Djoko Tjandra telah menjadi perhatian besar masyarakat dalam dua bulan terakhir.
“Kasus buronan korupsi Djoko Tjandra menjadi tamparan keras bagi para penegak hukum. Karena seolah-olah selama ini dia memiliki kekuasaan dengan memanfaatkan uangnya untuk membeli loyalitas oknum pejabat hukum,” kata Mahfud MD saat melantik tiga pejabat eselon satu di lingkungan Kemko Polhukam, Jakarta, Senin (10/8/2020).
Ia menjelaskan tugas pemerintah memang sudah selesai dengan menghadirkan dan mengeksekusi terpidana Djoko Tjandra di lembaga pemasyarakatan. Namun tugas pemerintah selanjutnya adalah memproses tindak pidana lain yang diduga dilakukan Djoko Tjandra, oknum jaksa tipikor, maupun oleh oknum kepolisian serta institusi lain.
“Kemko Polhukam mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan jalannya proses pidana. Kemko Polhukam bukan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan, ditambah satu lagi yaitu pengacara menurut undang-undang,” katanya.
Mahfud menegaskan pemerintah, khususnya Kementerian yang dipimpinnya akan terus mendorong agar oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Dia meminta para pejabat baru khususnya Deputi bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemko Polhukam agar dapat mengambil peran dalam mensinergikan instisusi penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK.
“Penangkapan Djoko Tjandra merupakan momentum yang baik untuk melakukan perbaikan integritas dan meningkatkan citra positif penegakan hukum. Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap evaluasi kinerja penegak hukum,” ungkapnya.
Photo Credit: Petugas kepolisian membawa buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra yang ditangkap di Malaysia menuju Bareskrim Polri setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/7/2020). ANTARA/Nova Wahyudi
