Kasus Djoko Tjandra, Mahfud: KPK Bisa Ikut di Situ

"Perkara pidana khusus korupsi yang bisa diambil alih oleh KPK. Jadi menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019, KPK itu berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam rangka supervisi,”

Kasus Djoko Tjandra, Mahfud: KPK Bisa Ikut di Situ

Telegraf – Menko Polhukam Mahfud MD meminta Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar melibatkan KPK dalam gelar perkara kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hal itu sebagai bentuk supervisi KPK terhadap penanganan kasus tersebut.

“Kabareskrim Polri sudah memberi contoh langkah yang dilakukan dalam bentuk pelibatan di dalam gelar perkara di Polri. Nah di Kejaksaan Agung juga sudah diberitahu bahwa dia terbuka dalam rangka supervisi, KPK bisa diundang untuk hadir ikut menilai di dalam sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani,” kata Mahfud usai memimpin rapat koordinasi dengan Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung dan KPK di Kemko Polhukam, Jakarta, Rabu (02/09/2020).

Mahfud menyebut dalam gelar perkara, KPK bisa menyatakan pandangannya terkait kasus yang ada. Apakah penyidikan sudah proporsional atau perlu diambilalih oleh KPK.

“Kan nanti KPK sendiri bisa ikut di situ,” tegasnya.

Mahfud menjelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan, KPK berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri. Hal itu dalam rangka supervisi jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Perpres ini pun akan segera disampakan oleh Presiden untuk diundangkan.

“Jadi tadi ada kesepakatan atau kesamaan pandangan, tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan oleh Polri. Perkara pidana khusus korupsi yang bisa diambil alih oleh KPK. Jadi menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019, KPK itu berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam rangka supervisi,” jelasnya.

Baca Juga :   Mahfud MD: Nonton Film G30S/PKI Hukumnya Mubah

Mahfud juga menambahkan, bahwa syarat-syarat tersebut sudah ada dalam undang-undang tersendiri. Dimana pengambilalihan bisa dilakukan ketika ada laporan mayarakat yang tidak ditindaklanjuti, ada tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi maupun yang diperiksa, dan perkara yang berlarut-larut.

“Itu sudah ada di undang- undang dan disepakati menjadi bagian dari supervisi yang bisa diambil alih oleh KPK dari Kejaksaan Agung maupun dari Polri,” pungkasnya.


Photo Credit: Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA

 

A. Chandra S.