Telegraf – Tokoh Melayu sekaligus mantan Menteri Dalam Negeri, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid menilai, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun kabut asap .
Faktor-faktor tersebut antara lain sistem deteksi dini yang tidak berjalan dengan baik, kurangnya alat dan personel maupun anggaran. Padahal, karhutla dan kabut asap bukanlah masalah baru melainkan kejadian berulang yang terjadi hampir di sepanjang tahun.
“Ini sebetulnya kan bukan masalah baru, tapi kenapa kita tidak mampu mengatasinya? Deteksi dininya lemah, peralatan kurang, personel dan anggaran juga terbatas. Apalagi diseriusi ketika sudah berada pada level yang parah,” ujar Syarwan Hamid, Sabtu (14/09/19) malam.
Selain itu, diperlukan juga personel yang berpatroli terutama di titik-titik yang dianggap rawan karhutla. Personel-personel tersebut harus digaji agar mereka merasa bertanggungjawab, bukan hanya relawan yang ditujukan untuk menghemat anggaran.
“Niatnya mau hemat anggaran, yang ada malah jebol karena ditangani dengan serius ketika sudah parah. Kalau ada personel yang digaji, kemudian berpatroli, mobilisasi, orang kan jadi mikir-mikir mau bakar hutan dan lahan,” tuturnya.
Sementara itu tokoh Melayu yang juga Ketua DPW Puan PAN Provinsi Riau, Elidanetti meminta Presiden Joko Widodo komit terhadap janji-janjinya mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Permintaan ini disampaikan Elidanetti mengingat semakin parahnya kabut asap di Riau dan bahkan sudah menyebar ke provinsi lain seperti Sumatera Barat.
“Dengan segala hormat kepada bapak presiden, tolonglah komit terhadap janji bapak. Copot pejabat-pejabat yang tidak becus menangani karhutla atau kabut asap. Anak-anak kami di Riau menghirup racun, kesehatannya terancam, keluarga kami terancam. Kemana kami hendak lari karena tanah Melayu adalah rumah kami,” ujar Elidanetti.
Dalam rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2019 di istana negara, Jakarta, pada Selasa (06/08/19), Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mencopot siapa saja yang tidak berhasil menangani karhutla.
“Kami kecewa, terutama kepada Gubernur Riau yang memilih plesiran ke luar negeri di saat warganya berjuang untuk hidup di tengah bencana kabut asap yang semakin pekat. Pemimpin seperti apa yang meninggalkan rakyatnya dalam bencana? Pemimpin Zalim. Sangat tidak etis dan tidak pantas,” tutur Elidanetti.
Wanita yang berprofesi sebagai advokat itu teringat pada pernyataan pers Gubernur Riau, Syamsuar saat dilantik pada Rabu (20/02/19) silam di istana negara, Jakarta.
Menurutnya, Syamsuar saat itu sesumbar dengan percaya diri berlebihan dapat mengatasi permasalahan karhutla dan kabut asap yang sering terjadi di Riau.
“Tapi faktanya bagaimana? Yang ada malah semakin parah. Pejabat-pejabat yang seperti ini harus dicopot karena menjadi penghambat realisasi visi-misi Presiden Jokowi dalam meminimalisir karhutla dan kabut asap,” ucapnya.
Photo Credit : Pemadam kebakaran berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Muhammad/A.F Anadolu Agency
