Jika Reshuffle Terjadi, Siapa Yang Akan Dicopot Oleh Jokowi?

"Untuk posisi ini jangan main-main ya, lebih baik diambil orang yang memiliki kompetensi, integritas dan totalitas memajukan dunia pendidikan, kebudayaan dan ristek. Ini harus steril dari kepentingan kelompok ya, bukan orang partai tapi dia memiliki kompetensi pengalaman, rekam jejak yang cukup panjang di bidang ini,"

Jika Reshuffle Terjadi, Siapa Yang Akan Dicopot Oleh Jokowi?

Telegraf – Keputusan dileburnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau (Kemenristekdikti) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta hadirnya Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, otomatis langsung memunculkan wacana akan adanya reshuffle kabinet.

Isu reshuffle kabinet yang berkembang tersebut, bukan hanya untuk mengisi pos kementerian baru atau yang kosong, tetapi juga berkembang ke arah pergantian besar, yaitu mengganti menteri yang masih menduduki jabatannya,

Jika melihat sejumlah survei tentang menteri, misalnya yang baru dikeluarkan oleh Indonesia Indicator dengan menyoroti pemberitaan positif tertinggi menggunakan peranti lunak kecerdasan buatan (AI), ada 10 menteri yang dianggap bekerja dengan baik.

Riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator tersebut diambil dengan rentang waktu 24 Desember 2020-12 April 2021 yang menganilis sebanyak 4.655.176 berita. Hasilnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendapatkan sentimen positif tertinggi dengan 13.968 berita. Kemudian disusul oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 13.879 berita.

Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani 9.101 berita, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 8.808 berita, Menteri Sosial Tri Rismaharini 7.735 berita, Menteri BUMN Erick Thohir 7.165 berita, Menteri Perhubungan Budi Karya 6.744 berita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 6.709 berita, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas 6.191 berita, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono 5.844 berita.

“Sentimen positif ini didapatkan dari beberapa aspek, di antaranya pemberitaan tentang kinerja menteri, dan pelaksanaan program kerja serta terobosan yang dibuat di kementerian tersebut, dan bagaimana media mencitrakan atau mempersepsikan figur menteri,” kata Kepala Divisi Riset Indonesia Indicator, Fanny Chaniago dalam keterangan persnya yang, Kamis (15/04/2021).

Sementara, jika menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada periode penelitian 10-22 Maret 2021 dengan mengambil 1.200 responden dan menggunakan kuisoner dengan teknik pengambilan sample bertingkat, ada sejumlah menteri yang dinilai tidak puas oleh masyarakat atau responden.

Sebut saja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan 50,2%. Lalu ada Menteri tenaga kerja Ida Fauziah 45% menyatakan masyarakat tak puas. Disusul Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 40.4%, di bawahnya ada Mentan Syahrul Yasin Limpo dengan 33,8%, serta Menpan RB Tjahjo Kumolo 31,5%. Merekalah yang masuk lima teratas yang dianggap kinerjanya tidak puas oleh publik.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, memang ada momentum tepat untuk melakukan reshuffle kabinet mengingat akan ada penunjukkan menteri di kementerian baru.

“Dengan adanya dua pergantian ini, maka pintu menuju pergantian lain terjadi. Pola ini mirip seperti Desember kemarin, walau pemicunya waktu itu masalah hukum di dua kementerian. Kemensos dan KKP. Tapi di luar itu terjadi pergantian di Kemendag, Kemenpar,” katanya.

Qodari langsung menyebut nama siapa yang akan mengisi jabatan di Kementerian Investasi dan Lapangan Kerja, salah satu kementerian yang memicu terjadinya isu reshuffle kabinet.

“Kalau di Kementerian Investasi ini saya kira masih tetap Pak Bahlil (Kepala BKPM Bahlil Lahadalia). Karena dari awal Pak Bahlil sudah diplot sebagai Kementerian Investasi namun mengubah nomenklaturnya membutuhkan persetujuan DPR. Kemudian Pak Jokowi juga puas dengan kinerja Pak Bahlil,” ungkapnya.

Qodari juga menyoroti ada pihak dari Muhammadiyah yang masuk dan akan menggantikan posisi Mendikbud Nadiem Makarim.

“Saya melihat ada peluang masuknya Abdul Mu’ti atau siapapun calon dari Muhammadiyah karena secara tradisional memang Mendikbud ini yang indentik mendapat jatahnya Muhammadiyah, seperti Kemenag untuk NU. Kita lihat Kemenag sudah dikembalikan ke NU jadi ya masuk pas dan supaya pas Muhammadiyah ada yang masuk ke Kemendikbud,” jelasnya.

Ada juga kabar yang menyebutkan, reshuffle kabinet kali ini membuat salah satu partai di luar pemerintahan akan masuk. Kuat dugaan itu PAN.

“Saya lihat yang akan masuk ke pemerintahan itu dari PAN. Karena Pak Zulhas (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) orientasinya sudah lama ke Pak Jokowi tapi tak mau konfrontasi dengan Pak Amien (Amien Rais),” paparnya.

Sedangkan, dua partai lain menurutnya dipastikan tidak akan bergabung.

“Demokrat atau PKS saya lihat tidak akan. Mengapa? Karena PKS memang jalan politiknya dan Demokrat ini soal chemistry yang tidak dapat dengan PDIP,” ungkap Qodari.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, yang mneyebutkan bahwa Nadiem Makarim patut dilepas oleh Presiden Jokowi, mengingat kini Kemendikbud mendapatkan perkerjaan tidak ringan dengan hadirnya riset dan teknologi.

“Untuk posisi ini jangan main-main ya, lebih baik diambil orang yang memiliki kompetensi, integritas dan totalitas memajukan dunia pendidikan, kebudayaan dan ristek. Ini harus steril dari kepentingan kelompok ya, bukan orang partai tapi dia memiliki kompetensi pengalaman, rekam jejak yang cukup panjang di bidang ini,” katanya pada redaksi, Jumat (16/04/2021).

Karyono juga mengusulkan perlu ada wakil menterinya.

“Saya mengusulkan perlu ada wakil menteri karena bebannya terlalu besar,” jelasnya.

Selain nama Nadiem, jika memang ada perombakan kabinet, dia mengusulkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Wajah sektor pertanian kita kan belum produktif ya, beberapa komoditas pertanian masih impor padahal kita harus memiliki ketahanan pangan. Kita harus berpikir harus memiliki ketahanan pangan, makanya pertanian harus surplus ya. Sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan domestik, bahkan kalau bisa ekspor,” ungkapnya.

Kementerian Desa yang dipegang Abdul Halim Iskandar juga dinilainya layak dicopot. Karena sejauh ini dinilainya hanya sekedar bagi-bagi anggaran desa tanpa punya terobosan untuk memperdayakan masyarakatnya.

Kemudian ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil yang disebutnya tak perlu dipertahankan lagi.

“Jadi bukan sekedar bagi-bagi sertifikat, pertanahan nasional ini harus lebih berorientasi pada bagaimana membuat tanah itu menjadi instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sehingga hak atas tanah bagi warga negara itu justru yang harus diperjuangkan,” jelas Karyono.

“Oleh karena itu reforma agraria itu menjadi penting yang harus diimplementasikan,” tegasnya.

Indikasi Politis

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai reshuffle kabinet ini selain akibat peleburan dan pembentukan kementerian baru, diduga ada faktor politisnya. Salah satunya partai oposisi yang siap masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi.

“Semua kepentingan termasuk partai koalisi ingin masuk. PAN yang di luar koalisi juga sepertinya ingin masuk pemerintahan, bahkan siap dan sudah menyebut dua nama kadernya. Asman Abnur dan Edy Soeparno Sekjennya,” kata Ujang, Kamis (15/4/2021).

Dirinya menduga bahwa PAN yang membuat reshuffle kabinet terjadi. Meski sifatnya kecil. “Kelihatannya reshuffle kecil, tak akan banyak yang akan diganti. Ada isu (kader PAN) akan mengisi Menhub menggantikan Budi Karya Sumadi. Tapi semua tergantung Jokowi, hanya Jokowi yang tahu,” jelasnya.

Dia menyebut, dalam reshuffle kabinet tersebut sudah pasti Bambang Brojonegoro tergeser, namun dia menduga yang bersangkutan tetap berada di sekitar Jokowi.

“Mungkin dia akan dapat tugas baru, mungkin dia akan jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang baru,” ungkapnya.

Selain itu, dia memastikan reshuffle kabinet ini menaikkan kelas Bahlil yang awalnya sebagai kepala lembaga menjadi menteri. Namun, yang terbilang tidak aman memang posisi Nadiem, yang bisa membuatnya tersingkir.

“Jika ukurannya kinerja maka bisa terpental, karena banyak kebijakannya yang kontroversial,” katanya.

Partai Koalisi Ikut Jokowi

Partai-partai yang berada di lingkaran pemerintahan Jokowi terbilang adem ayem akan isu reshuffle kabinet ini. Tidak ada yang menyanggah isu ini, juga tidak ada yang mengiyakan. Salah satunya datang dari NasDem.

“Saya rasa Ramadan bukan menjadi halangan untuk melakukan reshuffle. Kondisi ekonomi sosial politik juga saya rasa sedang cukup tenang,” kata Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni.

Menurutnya, Presiden Jokowi serta jajarannya tentu memiliki penilaian terhadap performa para menterinya. Namun, dirinya meminta harus secara objektif menilai terhadap performa para menterinya yang sudah bekerja selama ini.

“Yang bagus dipertahankan yang kurang ya diganti. Toh dari tiap partai punya kader-kader yang kompeten,” jelasnya.

Soal kabar bahwa akan ada partai oposisi yang masuk lewat reshuffle kabinet, dia memberi sinyal bahwa masalah ini belum dibicarakan antara Jokowi dengan partai-partai koalisi lainnya.

“Soal masuknya lagi satu partai oposisi, saya rasa sebaiknya dibicarakan dulu sebaik-baiknya antara Presiden dan partai-partai koalisi. Tidak menutup kemungkinan (ada yang bergabung), namun jangan terburu-buru. Suasana hati koalisi harus dijaga baik-baik,” ungkapnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin tampak lebih santai. Terkesan bahwa kadernya tak akan tersenggol di reshuffle kali ini.

Dirinya hanya meminta agar semua pihak menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, karena reshuffle kabinet adalah kewenangan penuhnya.

“Pergantian reshuffle kewenangan ada di Pak Presiden. Jadi semua pihak untuk bisa menghormati bahwa kewenangan untuk menentukan pergantian atau posisi menteri sebagai pembantu presiden, kewenangannya ada di Bapak Presiden,” kata Azis.

Oposisi Bersuara

Sementara Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid tegas bahwa partainya tidak akan merapat ke koalisi pemerintahan. Bahkan sempat menyindir pemerintah.

“Kawan yang berkoalisi aja belum dapat porsi kementerian ya berikan pada mereka, misal PBB (Partai Bulan Bintang),” katanya, Kamis (15/3/2021).

Karena itu, untuk urusan reshuffle kabinet pihaknya tidak mau mencampurinya. Bahkan, jika ada yang buruk, Presiden Jokowi juga memiliki tanggung jawab.

“Menteri pilihan presiden, beliaulah yang paling tahu dan juga ikut bertanggungjawab dengan (kinerja) menteri. Karena presiden sendiri yang bilang tidak ada visi menteri melainkan visi presiden. Jadi carilah menteri yang sesuai visinya,” ungkapnya.

Dia justru mengkritisi hadirnya Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja di tengah jalan. Meskipun suara di DPR mayoritasnya semuanya menyetujui.

“Itu mendakan tidak terprogam visi misi untuk periode kedua. Ini tidak sepnuhnya salah menteri, tapi juga mekanisme program dan pemilihan menteri yang harus dievalusasi,” paparnya.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan atas rencana reshuffle kabinet. Sekjen PAN, Eddy Soeparno menyebut pihaknya selalu mendukung kebijakan pemerintah.

“Posisi PAN sejak awal kita mengatakan PAN itu mendukung semua kebijakan pemerintah, meskipun kita akan selalu bersuara jernih, akan memberikan masukan sifatnya korektif, masukan konstruktif, dan apa yang disampaikan PAN tentu untuk kepentingan bersama yang positif,” kata Eddy pada media, Kamis (14/04/2021).

Eddy menyebut pemberitahuan presiden untuk membentuk Kementerian Investasi adalah bentuk etika poltik yang baik. Sebab, pembentukan itu menurutnya tidak membutuhkan persetujuan DPR.

“Etika politik yang baik ya, waktu itu pemrintah mengirimkan surat meminta pertimbangan DPR, bukan persetujuan, pertimbangan. Ssehingga DPR akhirnya memberikan kesepkatan bahwa itu silakakan dilanjutkan,” katanya.

Selain itu, Eddy menilai pembentukan Kementeian Investasi memang diperlukan di kondisi krisis seperti saat ini. “Saya kira suatu tuntutan dari kebutuhan yang sekarang ada,” katanya

Terkait siapa yang akan menduduki kursi kementerian baru, Eddy menyatakan bahwa hal itu hak sepenuhnya presiden.

Namun, saat disinggung apakah PAN akan resmi masuk ke dalam koalisi pemerintah dan namanya yang didapuk masuk dalam kabinet, dia justru enggan bicara.

“Silahkan hubungi jubir partai aja, mas Viva Yoga Mauladi,” pungkasnya.


Photo Credit: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai masker pada saat acara kenegaraan. ANTARA/Sigid Kurniawan

 

A. Chandra S.

close