Jika Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar, Siapa Yang Bakal Untung?

"Jika orientasinya untuk mengembalikan kejayaan Golkar, baiknya Airlangga tetap di kementerian, biarkan Golkar memilih ketum baru,"

Jika Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar, Siapa Yang Bakal Untung?

Telegraf, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem dinilai akan diuntungkan jika Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar periode 2019-2024 pada Musyawarah Nasional (Munas) Desember nanti.

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah, mengungkapkan bahwa apabila Airlangga Hartarto kembali terpilih, maka Partai Golkar diyakini akan mengalami kemunduran pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Dedi mengatakan, pada Pemilu 2014, Golkar mendapat 91 kursi, sedangkan di Pemilu 2019, partai berlambang pohon beringin itu hanya mengantongi 85 kursi.

“Membaca hasil Pemilu 2019 sebenarnya Airlangga membawa perolehan Golkar turun, kondisi ini sangat mungkin disebabkan karena posisi Airlangga sebagai menteri, sehingga konsolidasi parpol berkurang,” ungkapnya di Jakarta, Sabtu, (30/11/19).

Dedi juga melihat, Airlangga Hartarto tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan partai. Sifat Airlangga Hartarto juga elitis sehingga tak bisa menyatu dengan akar rumput. Kemudian, Airlangga Hartarto juga menduduki jabatan strategis pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Dedi, dua hal itu akan membawa Golkar ke arah yang gelap.

“Secara tidak langsung, Golkar punya potensi tertinggal kembali di 2024, dan parpol lain yang mengincar posisi puncak, seperti PDIP dan NasDem, lebih leluasa untuk menyingkirkan Golkar,” ujarnya.

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu mendorong Airlangga Hartarto untuk memimpin kementerian saja dan meninggalkan partai politik. Dengan begitu, urusan perekonomian negara berjalan lancar dan peningkatan elektabilitas Golkar bisa terealisasi.

“Jika orientasinya untuk mengembalikan kejayaan Golkar, baiknya Airlangga tetap di kementerian, biarkan Golkar memilih ketum baru,” katanya.

Sebelumnya, Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengkhawatirkan partai politik yang menaunginya bakal kembali dilanda perpecahan pascapelaksanaan Munas awal Desember mendatang.

Menurutnya, Airlangga Hartarto menggunakan cara-cara tak demokratis demi mempertahankan jabatannya sebagai Ketum Partai Golkar. Seperti mewajibkan para pendaftar Caketum mengantongi dukungan 30 persen dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pemilik suara di Munas.

Agun mengatakan, syarat dukungan minimal 30 persen di awal membuat para pemilik suara tidak berani terbuka dan takut mendukung calon ketum selain Airlangga Hartarto. Karena itu, Agun menginginkan ketentuan tersebut dihapus demi memberikan keleluasaan kepada pemilik suara.

Baca Juga :   Resmi Mundur Dari Pencalonan Ketum Golkar, Bamsoet Berikan Statemen Ini

Selain itu, Agun juga mengingatkan kader-kader Golkar yang duduk di kabinet pemerintahan Jokowi untuk tidak merecoki Munas mendatang. Sejumlah menteri diisukan ikut campur untuk mendukung Airlangga Hartarto di Munas Golkar.

Agun menilai cara-cara itu akan membawa Golkar rawan terpecah pascamunas. “Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan akan banyak kader Partai Golkar yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi (eksodus) besar-besaran kalau dipaksakan dengan cara seperti itu,” ungkapnya usai menghadiri diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jumat (29/11/19).

Ketum Golkar Harus Kantongi 30 Persen Pemilik Suara

Ketua Panitia Penyelenggara Munas Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan bakal calon ketua umum Golkar harus mengantongi dukungan 30 persen pemilik hak suara untuk bisa dicalonkan sebagai ketua umum.

“Dukungan 30 persen itu harus, ada di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai,” kata Mekeng dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Mekeng mengatakan dalam pasal 50 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar juga disebutkan bahwa dukungan 30 persen itu harus disampaikan secara langsung.

“Nah, kata langsung itu bisa dimaknai dengan surat atau melalui voting masuk bilik suara,” katanya.

Dia mengatakan panitia munas menyerahkan keputusan pembuktian dukungan 30 persen suara itu kepada pemegang hak suara munas apakah akan dibuktikan dengan surat atau voting.

“Nanti terserah peserta memutuskan soal lolos 30 persen. Setiap orang punya persepsi masing-masing, tapi kita mau semua dapat menerima bahwa ini pertandingan fair. Saya tidak mau yang menang senang, yang kalah bersungut-sungut bahkan marah-marah. Kalau begitu buat apa munas,” ujarnya.

Dia mengatakan sejak pendaftaran bakal calon ketua umum Golkar dibuka Kamis (28/11), sudah ada dua orang yang melakukan pendaftaran.

“Tadi ada anak muda (kader muda Golkar) dan saya juga melihat Indra Bambang Utoyo,” paparnya. [*]


Photo Credit : Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. ANTARA

Tanggapi Artikel