Telegraf – Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui United States Department of Commerce (US DOC) menginisiasi Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IPEF sebagai kelanjutan PTM ke-2 IPEF di Detroit, Amerika Serikat, yang telah diselenggarakan pada tanggal 26-27 Mei 2023. dengan pembahasan membahas target penyelesaian Pilar II (Rantai Pasok), Pilar III (Energi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil) dan langkah-langkah untuk menciptakan manfaat nyata dari tiap-tiap pilar.
Secretary Raimondo menyampaikan bahwa Pemerintah AS memiliki target untuk menyelesaikan perjanjian pilar III dan IV yang akan diluncurkan pada PTM IPEF di San Francisco bulan November 2023. Secretary Raimodo juga menyampaikan usulan langkah-langkah yang dapat disepakati bersama di Pilar III dan IV. Pada pilar III usulan program antara lain investment forum sebagai wadah menjalin keterlibatan Pemerintah dengan Swasta, Project Preparation yang menyediakan pipeline proyek yang dibutuhkan tiap negara anggota IPEF, dan climate fund sebagai dukungan pembiayaan proyek energi bersih. Pada pilar IV, AS menekankan program bantuan teknis (technical assistance) dan capacity building untuk menciptakan good governance.
Sebagai catatan Pemerintah AS melalui US International Development Finance Coorporation (US. DFC) telah menyetujui dana sebesar USD 300 juta untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan dan memobilisasi USD 900 juta dalam modal ekuitas untuk diinvestasikan ke negara-negara anggota IPEF di bawah perjanjian Pilar III.
Seluruh negara anggota IPEF menyatakan dukungan dalam pengembangan kerangka investasi dalam mencapai Ekonomi Bersih. Selain itu, beberapa negara juga menekankan akan pentingnya keuangan dan pembiayaan yang terjangkau mengingat upaya mempercepat proses transisi energi membutuhkan pendanaan yang besar. Singapura menilai penting kerja sama dengan pihak swasta untuk memperbesar Climate Fund dan dorongan inovasi untuk menemukan solusi baru terhadap tantangan iklim. Tak hanya itu, beberapa negara juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas dan pelatihan keterampilan baru, khususnya bagi UMKM, dalam masa transisi menuju Ekonomi Bersih.
Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal menghargai upaya Amerika Serikat (AS) dan negara partisipan IPEF lainnya mengenai skema atau inisiatif pembiayaan program-program terkait mitigasi perubahan iklim. Namun demikian, Menteri Goyal mengingatkan bahwa standar persyaratan pembiayaan untuk program-program tersebut masih terlalu tinggi. Sebagai solusinya, suatu skema pembiayaan yang low-cost atau no-cost dapat menjadi prioritas, guna menghindari ketergantungan negara partisipan IPEF pada sektor swasta.
Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasinya atas perkembangan positif pada perundingan IPEF dan pentingnya seluruh anggota IPEF bekerja keras mewujudkan target ambisi AS untuk menyelesaikan seluruh perundingan pada Pilar III dan IV. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Airlangga untuk menekankan kembali bahwa Indonesia bermaksud menjadi bagian penting dari rantai pasok global khususnya pada produk mineral (critical mineral).
“Indonesia juga mendukung visi AS untuk menciptakan standar yang tinggi (high standard) di seluruh pilar IPEF sehingga anggota IPEF perlu menyediakan program untuk mendukung hal tersebut,” ungkap erlangga
Baik Indonesia maupun India juga menekankan pentingnya pembiayaan proyek-proyek clean energy yang terjangkau dalam pillar III IPEF. Malaysia menyampaikan pentingnya akuntabilitas dari sektor swasta dalam pembiayaan proyek clean energy.
Dalam isu critical sectors, Australia dan India meminta agar IPEF agar dapat memulai penyusunan Term of References (ToR) untuk Supply Chain Works Council agar aktivitas pada area critical sectors dapat segera dimulai.
