Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli telah membunuh demokrasi. Sebab ketika itu, Kantor PDI diserang oleh sekelompok massa yang berujung pada kericuhan di sejumlah wilayah Jakarta.
“Serangan tersebut tidak hanya menyerang simbol kedaulatan partai politik yang sah, namun juga membunuh demokrasi. Kekuasaan dihadirkan dalam watak otoriter penuh tindakan anarki,” kata Hasto di Jakarta, Senin (27/07/20).
Hasto menyatakan walau markas PDI luluh lantak kala itu, tapi sejarah mencatat energi perjuangan tidak pernah surut. Ketua Umum PDI atau kini PDIP, Megawati Soekarnoputri memilih jalur hukum di tengah kuatnya pengaruh kekuasaan yang mengendalikan aparat penegak hukum.
Menurut Hasto, langkah itu sangat menarik. Tidak hanya menunjukkan keyakinan politik yang sangat kuat. Pemilihan terhadap reaksi berupa kekuatan aksi moral, terbukti mampu menggalang kekuatan demokrasi arus bawah.
“Kekuatan moral itu mendapatkan momentumnya ketika seorang hakim di Riau yang bernama Tobing, mengabulkan gugatan Ibu Megawati. Di sinilah hati nurani mengalahkan tirani,” ucapnya.
Hasto menuturkan kekuatan moral itu juga yang diusung Megawati saat PDIP berkuasa, tidak melakukan balas dendam. Menurutnya, Megawati justru meneriakkan ‘Setop Hujat Pak Harto’. Dia menuturkan rakyat sebenarnya sangat mengetahui praktik desoekarnoisasi menempatkan Soekarno dalam sisi gelap sejarah. Ketika Orba, keluarga Soekarno mendapatkan berbagai bentuk tekanan dan diskriminasi politik.
Hasto mengaku pernah menanyakan alasan di balik sikap Megawati terkait hal tersebut. “Ibu Megawati menjawab begini, ‘Saya tidak ingin sejarah terulang, seorang Presiden begitu dipuja berkuasa, dan dihujat ketika tidak berkuasa. Rakyat telah mencatat apa yang dialami oleh keluarga Bung Karno. Karena itulah, mengapa Bung Karno selalu berada di hati dan pikiran rakyat. Kita tidak boleh dendam lalu hanya melihat masa lalu, dan melupakan masa depan’,” tuturnya.
Photo Credit: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. FILE/DOK/IST. PHOTO
