Telegraf, Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 02 yang menyebutkan jabatan presiden sebagai kepala penegak hukum (chief of law enforcement officer). Menurut Hasto, jika posisi presiden seperti itu, maka penegakan hukum bisa diintervensi.
“Prabowo Subianto membuat pernyataan blunder, yang mencerminkan karakter dasarnya bahwa menjadi presiden itu sebagai chief of law inforcement. Ini pernyataan yang berbahaya. Presiden menentukan kebijakan politik hukum sebagai penjabaran fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak boleh mengintervensi masalah hukum. Jadi, apa yang disampaikan bahwa presiden adalah chief of law enforcement officer adalah cermin bawah sadarnya untuk menggunakan jabatan presiden sebagai alat intervensi hukum,” kata Hasto di Jakarta, Kamis (17/01/19).
Atas pernyataan tersebut, Hasto mengaku tidak heran mengapa Prabowo-Sandi terus melakukan kontrasting. “Berbagai persoalan lapangan yang diangkat Sandi perlu dicek kebenaran sebagai real case atau bagian dari kemasan untuk menyerang Pak Jokowi,” ungkapnya.
Hal yang menarik dari debat tersebut, ujarnya, adalah posisi KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Jokowi. Sementara, sikap agresif Sandi dianggap sekadar untuk menyampaikan pesan bahwa dia lebih proaktif.
“Namun, dalam tata pemerintahan yang baik, apa yang ditampilkan Sandi dikhawatirkan akan menciptakan peluang konflik. Sebab, konstitusi mengatakan wapres itu membantu presiden. Dengan demikian, posisi yang diambil Kiai Maruf sangat tepat, mendukung kebijakan presiden,” tuturnya.
Meski demikian, sekali berbicara, pernyataan Kiai Maruf singkat, namun menohok. “Kiai Ma’ruf mengajak semua pihak membangun budaya menghormati kaum disabilitas. Ini menunjukkan kepiawaian dan kemampuan melihat solusi atas persoalan dan tidak hanya berorasi atau tebar janji,” kata Sekjen DPP PDIP itu. (Red)
