Telegraf – Hari Ganie, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini (Parabowo dan Gibran) sangat mendukung dunia property, dan terbukti Presiden hadir dalam munas dan rakernas.
“Pemerintah juga melihat bahwa ekonomi property masih belum beres dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) masih perlu di perpanjang, dan di kepemimpinanya saat ini dapat hadiah yang paling besar yaitu adanya Kementrian baru yang khusus mengurusi perumahan,’ tuturnya dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti,” di Jakarta, Selasa (10/12).
Ganie menyebutkan tetapi masih perlu waktu dan masih perlu perjuangan. “Karena kementriannya masih belum lengkap dan untuk startingnya masih butuh waktu, pun anggarannya,” kata Ganie.
Namun lanjutnya pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.
“Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” tutur Ganie.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, mengatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP perlu diapresiasi. Pemerintah juga terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.
“Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.
Ia berharap kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.
Di kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia
(SRIDEPPI) Risma Gandhi, menyebutkan bahwa salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selama ini katanya sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.
“Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya. Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” katanya..
